Headline

Penolakan Permendikbudristek No 30/2021, Pakar Punya Tanggapan Ini

INDOPOSCO.ID – Penolakan beberapa pihak terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 bertabiat politis dan populis karena alasan mereka kerap hanya memantik marah publik. Demikian yang dituturkan Ahli Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof Nina Nurmila.

Prof. Nina, saat berdialog pada sesi diskusi virtual yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sabtu, menarangkan bagasi politis itu terlihat dari merek atau stigma yang dilekatkan pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kelompok penangkal, tutur Prof. Nina, melabeli frasa “tanpa persetujuan korban” pada beberapa pasal sebagai aturan yang melegalisasi zina dan ikatan seksual di luar pernikahan.

“Saya memikirkan kenapa diinterpretasi jauh ke misalnya kalau disetujui korban, dibolehkan, itu (dianggap, red) membolehkan seks bebas. Itu legalisasi zina,” sebut Nina Nurmila.

Ia menilai stigma legalisasi zina itu sesat pikir dan tidak tepat. Menurut dia, pemikiran semacam itu muncul karena kelompok penolak kurang memahami isi dan tujuan Permendikbudristek No. 30/2021.

“Saya kira perlu pihak penolak membaca secara utuh, memiliki pengetahuan yang jernih (mengenai, red) pentingnya dimasukkan frasa tanpa persetujuan korban,” terang dia.

Frasa “tanpa persetujuan korban” termuat dalam Pasal 5 ayat (2) poin B, F, G, H, I, M, Permendikbudristek No.30/2021 yang seluruhnya menerangkan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button