Headline

Tanpa Persetujuan Korban, Permendikbudristek Dinilai Legalkan Seks Bebas

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai ketentuan terkait persetujuan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30/ 2021 tidak dikenal di dalam norma hukum di Indonesia.

“Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan,” terangnya di Jakarta, Senin (8/11/2021).

Polemik persetujuan seksual muncul setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada September lalu.

Dalam Permendikbudristek tersebut, tercantum frasa “tanpa persetujuan korban” yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, huruf I, dan huruf M.

Menurut Fikri, dalam frasa “tanpa persetujuan korban” terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. “Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button