Headline

Heboh, Siswa Tak Disiplin, Leher Dirantai dan Disel di SPN Dirgantara Batam

INDOPOSCO.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam menerima laporan dari 10 orangtua peserta didik yang anaknya mengalami kekerasan di SPN (Sekolah Penerbangan Nusantara) Dirgantara Kota Batam, Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, ketika anak mereka mengundurkan diri dan mau pindah ke sekolah lain juga mengalami kesulitan pemindahan Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sehingga para peserta didik mengalami hambatan melanjutkan pendidikan ke sekolah lain.

Menurut Retno Listyarti, Komisoner KPAI Bidang Pendidikan,terkait masalah mutasi Dapodik dan pemenuhan hak atas anak tersebut, KPAI dan KPPAD Kota Batam sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Baca Juga : Polisi Usut Kasus Pria ODGJ yang Aniaya Ibu Kandung Hingga Tewas

“Terkait masalah mutasi Dapodik dan pemenuhan hak atas pendidikan ke-10 anak tersebut, KPAI bersama KPPAD Kota Batam sudah melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderat Kemendikbud Ristek, yang dihadiri oleh Sesjen Itjen Kemendikbudristek. Rapat koordinasi secara daring tersebut menghasilkan sejumlah strategi untuk masalah Dapodik dan pemenuhan hak atas pendidikan ke-10 anak tersebut, termasuk investasi kepada sekolah yang diduga melakukan kekerasan,” terag Retno dalam keterangan tertulisnya kepada Indoposco, Minggu (31/10/2021).

Dijelaskan, alasan para orangtua memindahkan anaknya dari SPN Dirgantara, Kota Batam, karena mengalami kekerasan dan trauma dari aksi kekerasan yang dialaminya.“Jika hasil asesmen menunjukkan trauma, maka anak-anak tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis dari lembaga layanan di daerahnya”, ujar Retno Listyarti.

Retno mengungkapkan, dari keterangan yang didapat oleh KPAI dan KPPAD Kota Batam, sekolah SPN Dirgantara berada di sebuah ruko (rumah dan toko) yang tidak sesuai dengan standar pendidikan.Bahkan, dulunya di lantai dasar sekolah ada sel tahanan, namun setelah didatangi KPAI dan Kompolnas, sel tersebut sudah dibongkar, dan ternyata dipindahkan ke lantai 4. “Sel tahanan menurut para orangtua pengadu difungsikan saat ada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin,” cetus Retno.

Baca Juga : Bareskrim Limpahkan Berkas Penganiayaan M Kece ke Jaksa

Retno menuturkan, pada tahun 2018 lalu KPAI dan KPPAD Provinsi Kepri pernah menerima laporan kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh pihak sekolah.Yaitu, SPN Dirgantara Kota Batam. Siswa SMK Penerbangan atau SPN Dirgantara Batam, orangtua dari peserta didiknya yang berinisial RS.

RS mengaku mendapat perlakuan tidak semestinya sejak Kamis (6/9/2018) silam. Dia mengaku dipenjara di sekolahnya, sebelum akhirnya dijemput oleh Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, pada Sabtu (8/9/2018).

Alasan sekolah menahan anak dari RS karena orangtuanya memiliki tunggakan SPP “utang” kepada sekolah, korban diminta membayar utang dahulu baru dilepaskan. Padahal menahan dan menyiksa anak dengan alasan utang tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas serta UU HAM

“Bahkan sebelum ditahan dalam sel sekolah, RS yang hendak naik pesawat dari Bandara Hang Nadim hendak menuju Surabaya (Jawa Timur) ditangkap Pembina SPN Penerbangan Batam berinisial ED dengan tangan di borgol dan kemudian dimasukan sel tahanan di sekolah, dan mengalami kekerasan fisik (berjalan jongkok di aspal panas sehingga lutut melepuh)”, ungkap Retno.

Pada saat peristiwa tahun 2018, KPAI bersurat kepada Kepala Daerah untuk difasilitasi rapat koordinasi membahas kasus kekerasan di SPN Penerbangan Batam dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Hadir juga dalam rakor tersebut Kemendikbud dan Kompolnas (mengingat terduga pelaku adalah anggota kepolisian).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button