Headline

Politik Dinasti Subur di Indonesia, Ini Penyebabnya

INDOPOSCO.ID – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menegaskan, undang-undang (UU) Pilkada 2015 telah mengatur tentang politik dinasti. Bahwa, menurutnya, kandidat tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana (saudara).

“Namun pasal ini kan kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan alasan hak asasi manusia (HAM), yakni hak dipilih dan memilih,” ujar Zainal Arifin Mochtar dalam acara daring, Senin (18/10/2021).

Keputusan MK tersebut, sebab saat itu belum ada riset terkait korelasi antara politik dinasti dan praktik korupsi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button