Headline

Presiden Restui 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Ini Dasar Hukumnya

INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menjelaskan dasar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Polri merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Dasar kesetujuan Jokowi ialah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan itu, Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.

“Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 Tahun. 2020, “Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,” kata Mahfud MD dalam akun Twitter miliknya @mahfudmd, Rabu (29/9/2021).

Ketentuan lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. Pasal itu berbunyi bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button