Headline

Ini Poin Pertimbangan Polri Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE

INDOPOSCO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pertimbangan untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan SKB tersebut ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate, disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di kantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

“Pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan,” tutur Argo seperti dilansir Antara.

Menurutnya, telah dilakukan kajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. “Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dewan perwakilan rakyat, dan pers,” ujar Argo.

Nantinya, kata Argo, Polri bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

“Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan-nya,” ucap Argo menjelaskan.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE di antaranya;

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button