Headline

Terjepit, Jaksa Pinangki Tak Bisa Buktikan Warisan Suami

INDOPOSCO.ID – Jaksa Pinangki Sirna Malasari benar-benar terjepit meski sudah mengeluarkan berbagai jurus mengelak. Toh Majelis hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta menilai terdakwa tidak dapat membuktikan uang warisan yang berasal dari suami pertamanya, Djoko Budihardjo. Dalam sidang vonis, Jaksa Pinangki dijatuhi vonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider enam bulan.

“Untuk membuktikan apakah benar dari suami terdakwa atau sumber lain dalam hal ini Djoko Tjandra, tidak cukup hanya membuat perbandingan harta sembilan bulan sebelum kenal Djoko Tjandra, tetapi harus dibuktikan berapa pemberian suami terdakwa apakah dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang lain,” kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021).

“Tidak ada saksi lain yang dapat menjelaskan berapa uang yang diberikan suami terdakwa. Di sisi lain cara terdakwa melakukan pembayaran tidak biasa, seperti membayar mobil BMW dengan cara tunai tetapi dalam waktu berdekatan atau dengan cara layering,” ujar hakim Eko seperti dikutip Antara.

Selain itu, Pinangki juga tidak bisa menunjukkan receipt untuk pembayaran transaksi di luar negeri karena tidak ada pergerakan uang ke luar di rekening Pinangki. “Di samping saldo rekening terdakwa tidak mencukup saat pembayaran di luar negeri, penukaran uang di money changer juga selalu menggunakan nama orang lain. Setelah itu, baru ditransfer ke rekening terdakwa,” ungkap hakim Eko.

Terkait dengan pembayaran beberapa kartu kredit, menurut hakim, juga selaku dilakukan Pinangki secara berlebih sehingga dapat menjadi deposit agar seolah-olah uang berasal dari sumber yang sah.

“Terdakwa tidak mencantumkan harta dalam mata uang asing maupun rupiah yang diperoleh dari Djoko Budiharjo dalam LHKPN pada 2008 dan 2018 dengan alasan pembuatan LHKPN terburu-buru untuk mengejar kenaikan pangkat. Majelis hakim melihat hal itu adalah alasan yang mengada-ada karena LHKPN adalah kewajiban untuk mengukur integritas penyelenggara negara,” tegas hakim Eko.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button