Pemerintah Utus Negosiator ke AS, DPD: Kita Hormati Kebijakan Presiden Trump
INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah Indonesia melakukan negosiasi pedagang kepada Amerika Serikat (AS).
Salah satunya melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke AS sebagai langkah negosiasi kebijakan Ressiprocal Tariff 32 persen oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
Menurutnya, perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dengan Washington perlu diperhatikan oleh kedua pihak.
“Kami yakin Presiden Trump segera mempertimbangkan kembali kebijakannya dengan memperhatikan Kepentingan substantif kedua negara,” ujar Sultan dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).
“Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas,” sambungnya.
Sultan menilai kebijakan timbal balik tarif ini berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, termasuk sektor-sektor utama seperti pakaian, alas kaki, dan komoditas lainnya. Kenaikan biaya ekspor dapat mengurangi permintaan barang-barang Indonesia di pasar AS.
“Selain upaya negosiasi, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi dampak dari gangguan perdagangan global yang lebih luas akibat tarif AS,” ungkapnya.
“Beruntungnya presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui beberapa pendekatan kebijakan,” imbuhnya.
Sultan menyatakan, kebijakan hilirisasi komoditas dan bergabung dalam organisasi multilateral BRICS serta perjanjian dagang lainnya menjadi pilihan kebijakan yang penting dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang global.
Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu terus konsisten menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong desentralisasi fiskal ke daerah dan desa melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan koperasi Merah Putih.
“Bagi kami, Program MBG dan koperasi Merah Putih serta lembaga investasi Danantara adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak,” terangnya.
“Ini agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini,” tambahnya.
Sekadart diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen Presiden AS Donald Trump.
Menurut data Kementerian Perdagangan, Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar USD14,34 miliar pada Januari-Desember 2024.
Namun Jumlah itu lebih rendah dibanding catatan Badan Statistik AS sebesar USD17,9 miliar. Akibatnya, defisit itu pun menempatkan Indonesia menjadi negara ke-15 dengan defisit perdagangan terbesar bagi Amerika Serikat. (nas)
