Ekonomi

Pembangunan IKN Tidak Harus Gunakan Dana PEN

INDOPOSCO.ID – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak harus menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) apabila dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar penyaluran dana PEN.

“Kalau kita akan melakukan realokasi seperti refokusing, pasti ada alasannya dan ada dasarnya. Tapi kalau, kita bisa saja melihatnya dari sisi landasan hukum, yang harusnya konsisten, saya juga tidak masalah, pos yang lain pun bisa dilakukan (realokasi),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebagaimana dipantau di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Menurutnya, untuk pembangunan IKN pemerintah juga bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga terkait, misalnya anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang sebesar Rp110 triliun pada 2022.

“Jadi kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, ya tidak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja, nanti kita menggunakan pos di dalam Kementerian PUPR,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Nicolas Maduro Perkirakan Ekonomi Venezuela Tumbuh Empat Persen

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button