INDOPOSCO.ID – Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini plafonnya bakal naik menjadi Rp373,17 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun. Di sisi lain suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi hanya 3 persen dari sebelumnya 6 persen sampai bulan Juni 2022.
Porsi KUR yang semakin tebal dan suku bunga yang lebih kecil ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi UMKM lebih masif
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki usai menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 Kepada Penyalur, Penjamin, Pemerintah Daerah dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Program KUR Terbaik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga : Kolaborasi KemenKopUKM dan Grab Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital di Sumut
MenKopUKM menegaskan bahwa kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.
“Meskipun ekonomi sudah mulai normal tapi kita tetap antisipasi dinamika ekonomi dengan memperkuat pemulihan ekonomi UMKM melalui porsi KUR yang ditambah lalu suku bunga diturunkan jadi 3 persen sampai Juni. Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” tutur Teten Masduki.
Ditegaskan bahwa ke depan porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan bisa terus meningkat. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen. Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bamper ekonomi saat terjadi krisis.
Baca Juga : KemenKopUKM Apresiasi Ekspor 150 Kontainer Sabun UMKM ke Enam Negara
“KUR ini akan terus kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan mininal 30 persen untuk UMKM di tahun 2024, jadi ini tantangan juga. Sekarang baru 19,8 persen, kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?,” lanjut Teten.
Ditegaskan juga bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang menerima kredit. Hal ini diperlukan agar kualitas kredit yang diterima UMKM benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.
Seperti diketahui realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur. Secara rinci KUR yang disalurkan tersebut terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57 persen, KUR mikro 63,71 persen, KUR kecil 32,71 persen dan KUR TKI 0,01 persen.
Dari sisi penyalur KUR didominasi oleh tiga bank Himbara dengan share total 92,37 persen. Kemudian perbankan swasta 3,1 persen, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37 persen, koperasi 0,05 persen dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05 persen.
Teten menambahkan penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah tersebut dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan. Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya. Diperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.
“Kalau KUR itukan dibayar subsidinya oleh pemerintah, sementara pinjaman KUR tergantung dari likuiditas koperasi. Nah koperasi itu rata – rata kecil kemampuan likuditasnya. Kalau kaya bank Himbara itukan likuiditasnya besar, jadi bisa salurkan kreditnya kuat,” pungkas Teten.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap UMKM bisa memanfaatkan fasilitas KUR tersebut demi mendorong peningkatan kapasitas usahanya. Menurutnya KUR juga menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 lalu.
“Tahun 2022 plafon KUR kita naikkan menjadi Rp373,17 triliun, kita harap UMKM bisa termotivasi mengaksesnya. Kami meminta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya agar KUR ini bisa terserap dengan baik,” ujar Airlangga.
Ditegaskan Airlangga bahwa KUR tahun 2022 akan diutamakan untuk ke sektor – sektor produktif. Hal ini diperlukan untuk mendorong produktivitas penerima KUR dan juga mendorong terciptanya nilai tambah.
“Sektor pertanian menjadi sektor terbesar penerima KUR, saat Covid-19 lalu sektor pertanian lajunya sangat kenceng. Ini patut diapresiasi,” pungkas Airlangga. (wib/PR)
