Menkeu Alihkan Anggaran Perjalanan Dinas dan Rapat untuk Covid-19
INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan mengalihkan anggaran belanja( refocusing) dari beberapa pagu seperti perjalanan dinas (perjadin), paket rapat, pembangunan gedung, kendaraan dan lainnya sebesar Rp26, 2 triliun untuk meningkatkan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Untuk biayai berbagai tambahan bidang kesehatan, perlindungan sosial dan program prioritas insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua untuk bisa membiayai seluruh tadi kebutuhan untuk bidang kesehatan yang tinggi, bantuan sosial, maupun untuk dukungan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet di Jakarta, Senin (5/7)
Sri Mulyani mengatakan refocusing anggaran pemerintah akan menyisir sekitar Rp26, 2 triliun, ditambah Rp6 triliun dari pos belanja transfer keuangan dan dana desa.
Pengalihan perhitungan ini, ucapnya, berarti buat mendanai keinginan anggaran penindakan COVID- 19 yang terus menjadi bertambah semacam bayaran percobaan ilustrasi, pencarian serta pula pemeliharaan penderita Covid-19.
Sri Mulyani menarangkan grupnya lalu menelusuri perhitungan berbelanja yang dapat dialihkan buat menanggulangi pandemi Covid-19. Tetapi, ia pula membenarkan pengalihan perhitungan ini tidak hendak memotong belanja-belanja berarti di Departemen atau Badan semacam berbelanja operasional, berbelanja kontrak tahun jamak( multiyears), berbelanja penindakan Covid-19 serta Pena di Departemen atau Badan, tercantum berbelanja penindakan musibah.
“Refocusing tidak sepatutnya mengusik berbelanja K atau L, sebab berbelanja K atau L telah diamankan apakah itu berbelanja buat operasional, berbelanja karyawan, berbelanja multi- years kontrak, serta berbelanja penyembuhan ekonomi serta penindakan Covid-19, berbelanja penindakan musibah, tidak hendak kena refocusing,” ucapnya, dikutip dari Antara.
Target perhitungan berbelanja yang hendak terserang pengalihan, tutur Sri Mulyani, merupakan berbelanja bayaran, ekspedisi biro, paket rapat, berbelanja pelayanan, pembangunan bangunan kantor, logistik alat transportasi serta perlengkapan atau mesin, perhitungan dari aktivitas yang belum dikontrakkan serta yang tidak membolehkan buat lekas dilaksanakan tahun ini.
“ Kepala negara serta Delegasi Kepala negara memerintahkan supaya prioritas ini dipertajam supaya dapat tolong warga serta paling utama zona kesehatan serta warga mengalami Covid-19 yang meningkat alhasil memerlukan PPKM gawat,” ucapnya. (arm)
