Disway

22.2.22.22.22

INDOPOSCO.ID – Habis gelap Wadas, terbitlah terang Ida Fauziah. Terang sekali: Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 2/2022 ini terlalu dipaksakan –waktunya. Apalagi beriringan dengan kasus Wadas yang juga mencoreng wajah pemerintah.

Itu sebenarnya bukan Permen yang salah. Tapi akan ditolak ramai-ramai. Perkiraan saya: Presiden Jokowi akan minta Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauziah menunda pelaksanaan Permen

Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) itu. Penolakan dari kaum pekerja terasa sekali kerasnya. Mungkin memang tidak akan sekeras penolakan pada 2015 –ketika Permen sejenis diluncurkan kali pertama oleh menteri yang lain dari partai yang sama: PKB.

Berita Terkait

Waktu itu Presiden Jokowi turun tangan: ditunda. Kini, enam tahun kemudian, Menaker Fauziah, menerbitkan Permen yang serupa. Tentu Fauziah sudah menghitung akibat dan risikonya. Dia politikus utama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa): sudah menjadi anggota DPR sejak umur 30 tahun. Sampai terpilih empat periode. Dia baru berhenti ketika diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja pada 2019.

Fauziah juga pernah menjadi aktivis wanita muda NU. Dia adalah Ketua Umum Fatayat –organisasi pemudi NU. Juga pernah menjadi Ketua Fraksi PKB di DPR.

Fauziah orang Jatim. Dia lahir di Desa Kedungmaling, dekat kota Mojokerto. Desa ini tidak jauh dari Trowulan, pusat kerajaan Majapahit. Di situ dia sekolah sampai SMP. Lalu ke SMA Khadijah, Wonokromo, Surabaya. S1 diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di kuliah itu dia adalah adik kelas suaminya yang asal Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). Sang suami, Taufiq Abdullah, 56 tahun, kini anggota DPR dari PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Banyumas.

Fauziah juga berani pindah jalur: menjadi calon Wakil Gubernur Jateng. Dia berpasangan dengan mantan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Mereka kalah oleh Ganjar Pranowo, gubernur Jateng sekarang.

Fauziah mengeluarkan Permen karena aturan seperti itu toh memang harus dibuat: murni soal waktu saja. Undang-Undang Ketenagakerjaan memang mengamanatkannya. Siapa pun menterinya, dia/ia harus melaksanakan UU yang dibuat wakil rakyat itu.

UU itu sendiri sebenarnya sudah cukup tua: lahir pada 2004. Tapi selalu ada kegamangan untuk melaksanakannya. Mengapa Fauziah kini punya nyali melaksanakannya? Mungkin mumpung ada momentum yang tepat: tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Di hari itu nanti Presiden Jokowi akan memberikan hadiah khusus bagi buruh: santunan bagi yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).

Intinya: tenaga kerja yang terkena PHK dapat santunan selama enam bulan. Yang tiga bulan pertama sebesar 70 persen dari gaji. Tiga bulan berikutnya 30 persen.

Setelah itu diasumsikan sang pekerja sudah bisa mendapat pekerjaan lagi. Atau sudah bisa mendapat penghasilan dari sumber yang lain.

Tentu kaum buruh sangat senang mendapatkan hadiah itu. Saatnyalah Menaker mengeluarkan Permen –yang meski pun pahit ada pelapisnya yang manis. Pemanis lain: mereka tetap bisa mencairkan uang pensiun dengan syarat khusus. Yakni bagi yang sudah ikut program jaminan selama minimal 10 tahun.

Masih ada syarat yang lebih khusus: mereka hanya bisa mencairkan maksimal 30 persen, itu pun harus untuk rumah. Kalau untuk keperluan lain hanya bisa 10 persen.

Selebihnya: tidak boleh. Menurut Permenaker itu, uang Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan kalau seorang tenaga kerja sudah berumur 56 tahun. Uangnya dari BPJS Ketenagakerjaan (TK).

Presiden tentu tahu BPJS TK punya banyak uang. Santunan enam bulan itu tidak akan memberatkannya. Uang yang dikumpulkan BPJS-TK itu kini sudah mencapai Rp530 triliun. Tiap tahun terus bertambah.

Sumber dana itu dari potongan 5,7 persen gaji tenaga kerja se-Indonesia. Yang dua persen dari si tenaga kerja sendiri. Yang 3,7 persen dari si pemberi kerja. Perkiraan saya, 10 tahun ke depan, dana itu bisa mencapai Rp1.000 triliun.

Amankah uang sebanyak itu? Harusnya aman. Yang mengawasinya banyak sekali. Bahkan sejak Elvyn G. Masassya menjadi direktur utama (dirut)-nya, sudah ditata pengamanannya: hanya boleh ditanam di investasi langsung maksimum lima persen. Kalau toh harus membantu pembangunan infrastruktur harus lewat obligasi.

“Risiko investasi langsung sangat besar,” ujar Elvyn yang setelah itu menjabat dirut Pelindo II. Kini Elvyn menjadi konsultan swasta. Orang Aceh yang besar di Medan ini ahli keuangan –di samping sudah mencipta lebih 500 lagu.

Mengapa UU menentukan aturan seperti itu? Mungkin karena program itu disebut sebagai jaminan hari tua. Yang belum tua tidak berhak. Bisakah didebat? Tentu tidak bisa lagi. Yang bisa justru diubah. Tapi harus lewat DPR. UU bukanlah kitab suci.

Sebenarnya zaman memang sudah berubah banyak –dibanding tahun kelahiran UU itu. Kini banyak tenaga kerja yang tidak ingin jadi buruh sampai umur 56 tahun. Mereka ingin bekerja selama 10 tahun saja. Lalu berencana bikin usaha kecil-kecilan. Pencairan dini dana jaminan hari tua itu mereka harapkan bisa untuk modal usaha. Ketika umur 56 tahun mereka sudah lebih sejahtera –atau sudah bangkrut.

Sebagian lagi berpendapat: untuk apa menunggu uang di umur 56 tahun kalau sebelum itu sangat menderita. Tapi di seluruh dunia ya memang seperti itu: jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada waktunya.

Di negara maju uang dari dana pensiun, jaminan hari tua dan asuransi bisa jadi sumber kekuatan ekonomi negara. Uang seperti itu bisa membuat sistem perbankan kuat dan stabil.

Itulah dana murah yang berjangka panjang. Yang bisa membuat bank memberi kredit dengan bunga murah kepada pengusaha. Dunia usaha pun bisa lebih maju. Lapangan kerja terbuka. Uang jaminan hari tua dari buruh terus meningkat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button