INDOPOSCO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bakal menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, ia menyadari aturan UMP yang ditetapkan tidak selalu mudah diterima sepenuhnya oleh pengusaha maupun pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta memilih jalan tengah yang moderat dan rasional.
“Saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat, apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ucap Pramono.
Menurutnya, keputusan itu menjadi pilihan terbaik yang dapat ditempuh Pemprov DKI saat ini. “Memenuhi aspek Kebutuhan Hidup Layak (KLH-nya). Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan,” jelas mantan Seskab era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
Ketentuan upah bulanan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Pramono hari ini. Selain itu, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026, sekaligus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru terbit.(dan
Ia menjelaskan bahwa besaran tersebut naik sebesar Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang ditetapkan senilai Rp5.729.876.
“Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen,” tutur Pramono terpisah di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pagi tadi.(dan)





















