INDOPOSCO.ID – Kebebasan berkomunikasi dan hak privasi masyarakat menghadapi tantangan serius di tengah berkembangnya teknologi penyadapan. Menyikapi persoalan tersebut, Komisi III DPR RI mendesak agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dipercepat demi mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, regulasi khusus mengenai penyadapan sudah menjadi kebutuhan mendesak. Terlebih, sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat memunculkan kekhawatiran terhadap praktik penyadapan ilegal yang berpotensi melanggar hak privasi warga negara.
Ia mengungkapkan, pembahasan RUU Penyadapan bukan perkara baru bagi Komisi III. Pada periode DPR sebelumnya, berbagai langkah pendalaman telah dilakukan, termasuk studi perbandingan secara daring dengan sejumlah negara untuk mempelajari sistem dan mekanisme pengaturan penyadapan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman dalam laman resmi DPR, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Menurut Habiburokhman, perkembangan persoalan dugaan penyadapan ilegal semakin memperkuat alasan untuk segera menghadirkan payung hukum yang jelas. Ia menyinggung polemik dugaan makar yang dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian sebagai salah satu persoalan yang turut menyita perhatian publik.
Kondisi tersebut, lanjut Habiburokhman, membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan komunikasi pribadi dari aktivitas penyadapan tanpa dasar hukum maupun pengawasan yang memadai.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas kebutuhan pengaturan penyadapan, terutama dari sudut pandang penegakan hukum dan keamanan.
Namun, penggalian masukan tidak akan berhenti pada institusi kepolisian. Komisi III juga berencana meminta pandangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lain agar materi RUU memiliki landasan yang komprehensif.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Melalui pembahasan lintas lembaga tersebut, DPR berharap RUU Penyadapan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Kewenangan aparat perlu diatur secara tegas, disertai mekanisme pengawasan yang transparan agar teknologi penyadapan tidak menjadi celah bagi pelanggaran hak konstitusional warga negara. (her)





















