INDOPOSCO.ID – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai layak masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto. Mereka dianggap memiliki kombinasi pengalaman pemerintahan, kemampuan politik, jejaring nasional, serta pemahaman terhadap persoalan daerah.
Penilaian tersebut disampaikan dua pakar dari disiplin ilmu berbeda, yakni pakar komunikasi politik Prof. Dr. Dra. Lely Arrianie, M.Si., dan pakar hukum Dr. Lismanida, S.H., M.H. Keduanya sepakat, pimpinan DPD RI memiliki kompetensi yang dapat melengkapi kepemimpinan Prabowo.
Lely mengatakan, pasangan presiden dan wakil presiden ideal tidak harus memiliki latar belakang maupun kompetensi yang sama. Justru perbedaan kapasitas antara keduanya dapat menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif.
“Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan. Satu mengurus kepentingan nasional, satunya menguasai dan merepresentasikan daerah. Ini pasangan yang saling melengkapi,” ujar Lely dalam keterangan, Selasa (17/11/2026).
Akademisi LSPR Institute tersebut menilai, kombinasi kompetensi itu dimiliki empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketuanya, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Menurutnya, keempat tokoh tersebut merupakan paket lengkap untuk mengisi posisi wakil presiden.
Lely menilai, salah satu tantangan pemerintahan Prabowo adalah memperkuat hubungan pusat dan daerah. Mulai dari tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer ke daerah, ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, konflik sumber daya alam, hingga persoalan otonomi khusus dan penanganan bencana.
Menurutnya, pimpinan DPD RI memiliki keunggulan karena selama ini bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan daerah. Keterwakilan daerah dalam pemerintahan nasional juga tidak cukup hanya berdasarkan asal geografis, tetapi harus disertai kemampuan memahami dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.
Sementara itu, Lismanida menegaskan, secara konstitusional tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
“Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan,” jelas Lismanida.
Pakar hukum perdata tersebut berpandangan, wakil presiden harus mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan melalui pembagian tugas yang saling melengkapi. Presiden dapat berfokus pada strategi nasional, politik luar negeri, dan pertahanan, sedangkan wakil presiden mengoordinasikan pembangunan daerah, otonomi khusus, serta percepatan pemerataan pembangunan.
Lismanida juga menyebut Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan. Pengalaman mereka di pemerintahan daerah maupun parlemen menjadi modal penting dalam memahami birokrasi, membangun jejaring politik, dan menjawab persoalan pembangunan.
Meski demikian, Lely mengakui nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ini cukup kuat dalam pembicaraan bursa cawapres. Namun, dia menilai Dasco tetap memiliki peran strategis di lembaga legislatif untuk melengkapi kepemimpinan Prabowo di eksekutif.
Kedua pakar sepakat, keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo melalui mekanisme konstitusional. Mereka berharap pertimbangan tidak hanya didasarkan pada kedekatan politik, tetapi juga kemampuan calon dalam melengkapi kepemimpinan presiden dan menjembatani kepentingan pusat serta daerah. (nas)





















