oleh: Dr. Dece Kurniadi, S.H., M.M., Deputi Direktur Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Libur Natal dan Tahun Baru tinggal hitungan pekan. Sebagian orang sudah memegang tiket ke Bangkok, Seoul, atau Tokyo. Sebagian lain bersiap menitip. Di linimasa, unggahan “open jastip” kembali bermunculan, lengkap dengan foto rak toko dan batas waktu pemesanan.
Caranya tampak sederhana. Pilih barang, kirim uang, lalu tunggu pesanan datang. Namun, ketika barang terlambat, berbeda dari pesanan, atau rusak dalam perjalanan, kesederhanaan itu segera berubah menjadi pertanyaan: siapa yang harus bertanggung jawab?
Jawabannya bermula dari hal yang sering terlewat. Kita sebenarnya menitip untuk dibelikan, atau membeli dari penjual?
Jangan Berhenti pada Nama
Sebutan “jastip” sering menaungi dua hubungan yang berbeda. Ada orang yang menerima pesanan, membelikan barang untuk kita, lalu memperoleh imbalan jasa. Ada pula yang membeli barang untuk persediaannya sendiri, kemudian menjualnya dengan harga yang ia tentukan.
Yang pertama bekerja sebagai wakil. Yang kedua berdagang. Keduanya sah mencari penghasilan, tetapi dasar hubungan dan tanggung jawabnya tidak sama.
Upah yang disebut secara terbuka membantu kita mengenali perbedaan itu. Namun, upah bukan satu-satunya penentu. Orang dapat menerima kuasa tanpa meminta bayaran. Sebaliknya, mencantumkan “biaya jasa” tidak otomatis mengubah seorang penjual menjadi penerima kuasa.
Karena itu, sebelum bertanya berapa yang harus dibayar, ada baiknya kita memastikan: “Anda membelikan barang untuk saya, atau menjual barang kepada saya?”
Pertanyaan kecil ini dapat mencegah perselisihan besar.
Ada Upah, Ada Amanah
Dalam muamalah, pemberian kuasa dikenal sebagai wakalah. Jika disertai imbalan, namanya wakalah bil ujrah. Ketentuannya diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah. Penerima kuasa membelikan barang sesuai mandat penitip, lalu berhak atas upah yang disepakati.
Dr. Oni Sahroni, anggota DSN-MUI, membaca jastip melalui kerangka ijarah atau sewa jasa, dengan merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Kepada Republika (15/3/2019), ia menekankan dua syarat: jasanya halal dan upahnya diketahui sejak penitipan.
Dua kerangka itu bertemu pada titik yang sama. Upah harus jelas di depan. Imbalan tidak selayaknya menjadi kejutan setelah barang selesai dibelikan.
Kejelasan itu tidak selalu berarti nominal tetap. Fatwa tentang akad ijarah tadi membuka ruang upah berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati para pihak. Tarif per kilogram atau persentase dari harga barang tetap boleh, asalkan disepakati sejak awal. Yang harus dihindari ialah membiarkan upah tanpa dasar, lalu menentukannya sepihak belakangan.
Begitu pula dengan harga barang, ongkos kirim, dan biaya lainnya. Jika belum dapat dipastikan, jelaskan perkiraannya dan sepakati bagaimana selisihnya akan diselesaikan. Jangan sampai kata “titip” menjadi pintu masuk bagi tagihan yang tidak pernah dibicarakan.
Hukum perdata pun mengenal hubungan serupa. Pasal 1792 KUHPerdata mengatur pemberian kuasa. Pasal 1801 menegaskan bahwa penerima kuasa bertanggung jawab bukan hanya atas kesengajaan, tetapi juga atas kelalaiannya. Hanya saja, tanggung jawab atas kelalaian penerima kuasa cuma-cuma tidak seberat tanggung jawab penerima kuasa yang mendapat upah.
Jadi, menolong tanpa bayaran pun tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Apalagi ketika jasa itu menjadi sumber penghasilan. Kecermatan bukan lagi soal sopan santun, melainkan bagian dari kewajiban.
Meski demikian, jastiper bukan penjamin segala kejadian. Fatwa wakalah bil ujrah menegaskan bahwa wakil tidak wajib menanggung kerugian, kecuali karena melampaui batas (ta’addi), lalai (taqshir), atau menyalahi kesepakatan. Barang pecah karena dibungkus seadanya tentu berbeda dari kerusakan di luar kendalinya.
Jangan Berganti Peran Saat Bermasalah
Lain halnya bila seseorang membeli barang untuk dijual kembali atas namanya sendiri. Selisih harga adalah laba dagang. Kewajibannya bukan sekadar membantu mencarikan, melainkan menyerahkan barang sesuai yang dijanjikan.
Ada satu catatan. Penjual sebaiknya tidak memasang harga dan menarik pembayaran atas barang yang belum ia miliki, seolah-olah barangnya sudah ada. Jika ingin menerima pesanan lebih dulu, skemanya perlu jelas.
Di sinilah keterbukaan menjadi penting. Jangan tampil sebagai penjual ketika menawarkan barang, lalu mengaku hanya perantara ketika dimintai pertanggungjawaban.
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjangkau barang sekaligus jasa. Orang perseorangan yang menjalankan kegiatan usaha pun termasuk pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3. Karena itu, jastip yang dijalankan sebagai usaha tidak berada di luar jangkauannya. Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha beriktikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 19 mewajibkannya mengganti kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang ia perdagangkan.
Jadi, persoalannya bukan siapa boleh lepas tangan, melainkan kewajiban apa yang harus dipenuhi. Penjual bertanggung jawab atas barang yang dijanjikan. Penerima kuasa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, termasuk kerugian akibat kesengajaan atau kelalaiannya.
Amanah Sampai Pintu Kedatangan
Untuk jastip luar negeri, kejelasan juga menyangkut bea cukai. Harga yang tampak murah dapat membengkak apabila pungutan impor belum diperhitungkan.
Aturannya kini termuat dalam PMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Barang pribadi penumpang dibebaskan bea masuk sampai nilai pabean FOB USD500 per orang per kedatangan. Barang jastip tidak termasuk di dalamnya. Bea Cukai menggolongkannya sebagai barang bukan pribadi, sehingga seluruh nilainya dikenai bea masuk dan pajak impor tanpa potongan US$500.
Karena itu, sejak awal perlu jelas siapa yang mengurus pemberitahuan pabean dan siapa yang menanggung pungutannya. Kehalalan barang tidak membenarkan cara memasukkannya yang melanggar aturan. Amanah bukan hanya memastikan barang sampai, tetapi juga menjalankan prosesnya dengan benar.
Perjelas Sebelum Membayar
Sebelum mentransfer uang, pastikan tiga hal: hubungan transaksinya, komponen biayanya, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Bicarakan pula penyelesaian jika barang habis, terlambat, berbeda dari pesanan, atau rusak. Simpan percakapan dan bukti pembayaran agar kesepakatan tidak hanya bergantung pada ingatan.
Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan tetap memperhatikan persyaratan dalam undang-undang tersebut. Percakapan yang jelas membantu menunjukkan apa yang sesungguhnya disetujui.
Bagi pelaku jastip, keterbukaan bukan penghalang mencari penghasilan. Justru dari sanalah kepercayaan tumbuh. Pembeli merasa tenang karena tahu apa yang dibayar. Penyedia jasa pun bekerja dengan batas tugas yang dipahami bersama.
Pada akhirnya, setiap kardus titipan membawa dua muatan: barang yang dipesan dan amanah yang menyertainya. Barang yang rusak masih bisa diganti. Amanah yang tercecer sulit sekali dipungut kembali.
Wallahu a’lam bish-shawab.





















