INDOPOSCO.ID – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 senilai Rp900 ribu masih harus ditunggu para pekerja. Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan penyaluran bantuan tersebut karena proses administrasinya masih berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan hingga Minggu (15/11/2026), BSU periode Oktober-Desember 2026 belum dicairkan. Saat ini, prosesnya masih menunggu penyelesaian administrasi di Kemenkeu.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja. Belum cair,” kata Yassierli dalam keterangan, Minggu (15/11/2026).
Dia meminta para pekerja tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai jadwal pencairan yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Masyarakat diminta memastikan perkembangan program tersebut melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Yassierli juga mengingatkan pekerja agar waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan informasi pencairan bantuan pemerintah. Sebab, informasi tidak resmi berpotensi digunakan pihak tertentu untuk meminta data pribadi maupun mengarahkan masyarakat ke tautan berbahaya.
“Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain,” tegasnya.
Diketahui, pemerintah menyiapkan BSU kuartal IV 2026 untuk membantu pekerja menghadapi kebutuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Program ini mencakup bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total dana yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900 ribu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana penyaluran bantuan tersebut seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 30 September 2026.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp12 triliun. Dana bantuan direncanakan ditransfer sekaligus melalui rekening bank masing-masing penerima.
Adapun ketentuan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Salah satu kriterianya adalah pekerja berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, calon penerima harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Pekerja juga harus memiliki upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan. Khusus pekerja di daerah yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti ketentuan upah minimum setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. (nas)





















