INDOPOSCO.ID – Stabilitas politik Indonesia tengah menghadapi ujian serius. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kabar pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi dua isu yang menyita perhatian publik. Di tengah situasi tersebut, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kepercayaan investor dan iklim investasi nasional.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai gejolak politik dan persoalan hukum yang berkembang berpotensi memengaruhi respons pasar. Menurutnya, dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari persepsi pelaku usaha terhadap kondisi Indonesia.
“Iya kalau melihat situasi pasar pasti akan berpengaruh seperti itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Fauzi menekankan bahwa langkah paling mendesak adalah melakukan mitigasi agar gejolak politik tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih besar. Ia meminta seluruh persoalan ditangani sesuai koridor konstitusi demi menjaga stabilitas nasional.
Menurutnya, kepercayaan investor bertumpu pada tiga hal mendasar, yakni kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum.
“Investor itu adalah kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum. Nah kalau tiga hal itu bisa dilakukan oleh kita, Insyaallah perekonomian kita makin hari makin membaik,” tambahnya.
Sorotan terhadap stabilitas politik ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Empat orang yang disebut sebagai tersangka adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Selamet Uliandi (SU).
Kasus tersebut turut mendapat perhatian serius dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan alat kekuasaan negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi mengancam hak warga negara hingga pimpinan nasional.
“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, dinamika politik Istana semakin menjadi perhatian setelah muncul kabar Gibran Rakabuming menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat tersebut. Ia menyebut Gibran menyinggung dinamika hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Di dalam pembicaraan itu memang bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelas Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (her)
