INDOPOSCO.ID – Isu dugaan penyadapan ilegal ternyata turut mewarnai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri. Persoalan tersebut menjadi salah satu topik yang disinggung dalam pembahasan sejumlah agenda strategis, di tengah proses penanganan kasus yang kini telah berjalan di tangan aparat penegak hukum.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya pembahasan mengenai dugaan penyadapan ilegal dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan instruksi atau perhatian khusus terhadap pengusutan kasus itu.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan presiden,” ujar Dasco dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Dasco menjelaskan, dirinya tidak menghadiri pertemuan presiden bersama para mantan Kapolri tersebut. Karena itu, ia tidak mengetahui secara terperinci arah pembicaraan maupun kemungkinan adanya arahan khusus dari kepala negara terkait pengungkapan kasus penyadapan ilegal.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.
Di luar penanganan kasus yang tengah berjalan, isu penyadapan juga berpeluang merambah agenda legislasi di DPR RI. Dasco menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mulai mendapat dorongan dari sejumlah fraksi agar pembahasannya tidak terus tertunda.
Bahkan, usulan untuk segera membahas regulasi tersebut telah disampaikan secara informal sebelum masa sidang DPR dimulai. Hal ini membuka peluang RUU Penyadapan kembali menjadi perhatian parlemen dalam agenda legislasi mendatang.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” tutur Dasco.
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya pembahasan maupun posisi RUU tersebut dalam daftar prioritas DPR. Dasco menegaskan, keputusan selanjutnya masih bergantung pada perkembangan situasi dan dinamika internal parlemen.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” tambahnya.
Adapun kesepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. (her)
