INDOPOSCO.ID – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian serius. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses.
Puan mengatakan, berbagai aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR setelah masa persidangan kembali dibuka. Pembahasan juga akan mencakup kemungkinan mekanisme dan prosedur yang dapat ditempuh.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” ujar Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, pimpinan DPR masih akan menampung berbagai pandangan dari fraksi-fraksi sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait usulan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Dia menilai HMP merupakan mekanisme yang rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut.
Pernyataan yang sama diungkapkan Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia menyebut penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran tengah dimatangkan.
“Persoalan ini menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, mekanisme konstitusional melalui HMP dinilai menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan,” ungkapnya.
Hak Menyatakan Pendapat
Diketahui, DPR RI mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga hak menurut UUD 1945. Dalam hal ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam UUD Pasal 20A ayat (2).
Tiga hak DPR tersebut juga termaktub di dalam Pasal 79 ayat (1) UU MD3.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
Atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Usul tersebut bisa menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.
Apabila usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus mengenai kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional, maka DPR menyatakan pendapatnya kepada pemerintah.
Sementara itu, jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. (nas)
