INDOPOSCO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut baik pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Menurut Mukhtarudin, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelindungan tenaga kerja, sekaligus memastikan hak-hak pekerja mendapatkan perhatian negara.
Ia menilai penguatan regulasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
“Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, pelindungan pekerja tidak boleh hanya berorientasi pada aspek penempatan dan hubungan kerja, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak, kondisi kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta akses terhadap keadilan apabila pekerja menghadapi persoalan.
“Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air,” ujar Mukhtarudin.
Selain sektor hubungan kerja migran, Mukhtarudin secara khusus menggarisbawahi bahwa undang-undang tersebut membawa mandat baru yang krusial terkait tata kelola pemagangan di luar wilayah Indonesia.
Ketentuan ini secara langsung menempatkan kewenangan perizinan dan pengawasan pemagangan luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pelindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI).
Dalam skema UU Nomor 27 Tahun 2026, Pasal 40 mengatur bahwa pemagangan di luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, Pasal 41 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemagangan luar negeri harus menjunjung harkat dan martabat bangsa, berorientasi pada penguasaan kompetensi kerja yang lebih tinggi
“Serta menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadah,” imbuh Mukhtarudin.(dan)
