INDOPOSCO.ID – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong desa menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Bersama BUMDesa di Desa Salira, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pengiriman perdana serbuk gergaji (sawdust) yang dipasok BUMDesa di Desa Salira menuju PLTU Suralaya yang dioperasikan PLN Indonesia Power.
Program ini mengintegrasikan potensi limbah pertanian, perkebunan, dan industri lokal sebagai bahan baku biomassa untuk kebutuhan pembangkit listrik. Selain mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon, inisiatif tersebut diharapkan menciptakan sumber pendapatan baru, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto mengatakan, pengembangan ekosistem biomassa merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi komoditas bernilai ekonomi.
Melalui kerja sama dengan PLN EPI, masyarakat desa didorong tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga pelaku usaha yang terlibat langsung dalam rantai pasok energi nasional.
“Launching hari ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar menjadi tonggak keseriusan kita. Ujungnya adalah bagaimana memastikan potensi apa pun yang ada di desa bisa kita maksimalkan,” ujar Yandri.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Potensi bahan baku biomassa yang dapat dikembangkan antara lain bonggol jagung, jerami, serbuk gergaji, sabut dan tempurung kelapa, hingga cangkang sawit. Melalui pengelolaan BUMDesa, berbagai bahan baku tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Yandri menyebut Kabupaten Serang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem biomassa. Dari total 326 desa di wilayah tersebut, berbagai potensi sumber daya lokal dapat dipetakan untuk mendukung rantai pasok biomassa.
Pada tahap awal, pengembangan ekosistem ini juga melibatkan BUMDesa Bantarwaru di Kecamatan Cinangka dan BUMDesa Kadukempong di Kecamatan Padarincang.
“Kalau ada kepastian penyerapan, akan ada kegiatan ekonomi. Ada yang bekerja, ada yang mendapatkan uang, ada juga kebersihan lingkungan. Efek dominonya banyak. Bukan hanya sekadar uang rupiah, tetapi bagaimana keberlangsungan hidup di desa menjadi lebih bersih, lebih guyub, dan lebih bagus,” kata Yandri.
Sementara itu, Plh Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan, pengembangan biomassa merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi primer PLN Group untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.
Pemanfaatan biomassa melalui teknologi cofiring memungkinkan sebagian penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) disubstitusi dengan bahan bakar berbasis sumber daya lokal.
Selain berkontribusi terhadap pengurangan emisi, skema tersebut membuka peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam penyediaan energi primer melalui pengembangan ekonomi sirkular.
“Kalau batubara dan gas rata-rata berasal dari pemasok besar, biomassa ini merupakan pasokan yang melibatkan ekonomi sirkuler. Menurut kami, ini juga bagian dari ekonomi kerakyatan,” ujar Rakhmad.
Dia mengungkapkan, sepanjang 2025 pasokan biomassa PLN Group mencapai sekitar 2,4 juta ton melalui kolaborasi PLN EPI bersama PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Pada 2026, pasokan biomassa diproyeksikan berada pada kisaran yang sama dan ditargetkan meningkat menjadi tiga juta ton pada 2027.
Dalam jangka panjang, PLN EPI menargetkan pemanfaatan biomassa untuk program cofiring mencapai 8 juta hingga 10 juta ton pada 51 titik pembangkit di seluruh Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, PLN EPI terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk BUMDesa, guna membangun rantai pasok biomassa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengembangan ekosistem dilakukan melalui model rantai pasok yang melibatkan hub, sub-hub, serta pusat pengumpulan dan pengolahan biomassa. Dalam skema ini, BUMDesa berpeluang menjadi agregator bahan baku dari masyarakat maupun pengelola fasilitas produksi biomassa sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit.
PLN EPI juga menyiapkan dukungan fasilitas produksi, seperti mesin pencacah dan pengering, untuk meningkatkan kualitas biomassa, terutama dari sisi nilai kalor dan kadar air. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi BUMDesa sekaligus menjaga kontinuitas pasokan ke pembangkit.
“Kami berkolaborasi dengan mitra untuk membantu dari sisi fasilitas produksinya, apakah itu mesin pencacah atau mesin pengering. Tujuannya supaya kualitas biomassa ini ketika masuk ke PLTU menjadi lebih baik,” jelas Rakhmad.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menambahkan, kolaborasi dengan Kemendes PDTT merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dan PT PLN (Persero) pada 28 April 2026. Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalui perjanjian antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal dengan PLN EPI pada 20 Agustus 2026.
Sebagai implementasi kerja sama, program pengembangan ekosistem biomassa ditargetkan melibatkan tiga BUMDesa pada 2026. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi enam BUMDesa pada 2027 dan 10 BUMDesa pada 2028.
Target tersebut berpeluang terus bertambah seiring pemetaan potensi bahan baku, kesiapan kelembagaan BUMDesa, serta kebutuhan biomassa pembangkit di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kolaborasi ini, PLN EPI berupaya membangun ekosistem biomassa yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan energi primer, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.
Dengan menjadikan desa sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional, pengembangan biomassa diharapkan mampu menghadirkan transisi energi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya lokal pun dapat berjalan beriringan dengan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa berkelanjutan. (srv)
