INDOPOSCO.ID – Komisi III DPR RI resmi menunjuk Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panja.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat internal pimpinan Komisi III DPR RI bersama para ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Pembentukan kepemimpinan Panja ini menjadi langkah awal untuk mempercepat pembahasan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya melalui mekanisme perampasan aset.
“Yang kedua, tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai ketua panja dan Saudara Soedeson Tandra sebagai wakil ketua panja,” ujar Habiburokhman dalam rapat di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain menetapkan susunan pimpinan Panja, Komisi III DPR RI juga menyepakati percepatan agenda pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu langkah yang diambil adalah memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada masa sidang berikutnya menjadi selama masa reses saat ini.
Langkah percepatan tersebut dilakukan untuk mengejar target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Habiburokhman mengatakan, proses pembahasan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar substansi regulasi yang disusun dapat menampung beragam pandangan dan aspirasi publik.
“Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, RDPU tersebut direncanakan melibatkan sedikitnya 20 elemen masyarakat. Sejumlah pihak yang akan diundang antara lain organisasi mahasiswa, kalangan akademisi dan dosen, advokat, hingga cendekiawan.
Komisi III DPR RI juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dalam RDPU untuk tetap menyampaikan masukan. Aspirasi tersebut dapat dikirimkan secara tertulis melalui Sekretariat Komisi III DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU.
Pelibatan berbagai unsur masyarakat dinilai penting agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Sebelumnya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dengan terbentuknya Panja dan percepatan agenda pembahasan, Komisi III DPR RI menargetkan seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan hingga tahap pengesahan paling lambat Desember 2026.(dil)
