INDOPOSCO.ID – Kementerian Transmigrasi menyerahkan 27 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, melalui Program Trans Tuntas. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat transmigran.
Kegiatan ini turut melibatkan Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Widya Pratiwi, S.H., yang diwakili tenaga ahlinya, Angel Rumihin. Penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi antara DPR RI, Kementerian Transmigrasi, instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Kantor Pertanahan setempat.
Bupati Maluku Tengah yang diwakili Asisten I, Umar Sopalatu, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat transmigran.
“Penyerahan sertifikat merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2,” ujar Umar Sopalatu, sebagaimana dikutip pada MInggu (25/10/2026).
Sementara itu, Direktur FP3KT Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), La Ode Muhajirin, menjelaskan bahwa Program Trans Tuntas dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi secara menyeluruh, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat.
“Fokus utama Program Trans Tuntas adalah memastikan transmigran memperoleh hak atas tanah secara legal dan bebas dari konflik,” kata La Ode Muhajirin.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada perwakilan 10 kepala keluarga (KK) transmigran. Sertifikat diserahkan secara bergantian oleh Umar Sopalatu, La Ode Muhajirin, dan Angel Rumihin. Setelah prosesi simbolis, sertifikat bagi penerima lainnya juga diserahkan.
Kabupaten Maluku Tengah memiliki dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Kobisonta dan Kawasan Transmigrasi Sapalewa. Pengembangan kedua kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan wilayah transmigrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Angel Rumihin juga membacakan pesan Widya Pratiwi yang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pengembangan kawasan dan lokasi transmigrasi di Provinsi Maluku, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan.
“Saya akan memperjuangkan pengembangan lokasi-lokasi transmigrasi di Provinsi Maluku, baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Transmigrasi,” demikian pesan Widya Pratiwi yang dibacakan Angel Rumihin.
Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong perhatian lebih besar terhadap pembangunan kawasan transmigrasi di Maluku, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, serta penguatan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Selain penyerahan sertifikat, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan tarian daerah oleh siswa-siswi SD Negeri 113 Maluku Tengah. Penampilan itu menjadi bagian dari upaya mengapresiasi seni dan budaya lokal sekaligus menambah semarak acara.
Melalui Program Trans Tuntas, Kementerian Transmigrasi terus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran. Dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI dan pemerintah daerah, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan sekaligus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.(dil)
