INDOPOSCO.ID – Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penindakan terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti pada proses penyelidikan maupun penetapan tersangka. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan HGU sesuai ketentuan perundang-undangan.
Desakan tersebut menyusul langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah memeriksa 12 korporasi terkait dugaan pembakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat korporasi telah masuk tahap penyidikan.
“Karena itu saya mendorong sinergitas antara Polda Kalsel dengan Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi II untuk cepat menindaklanjut hal ini,” kata Rifqinizamy dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I tersebut meminta Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalsel tidak ragu mengambil tindakan administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, pencabutan HGU harus menjadi salah satu langkah konkret untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemanfaatan tanah negara dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalsel jangan segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan administratif berupa pencabutan HGU dan nanti HGU yang telah dicabut. Mari kita rancang dengan baik untuk kita berikan kepada rakyat sebagai sumber penghidupan rakyat yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Rifqinizamy menjelaskan, ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 memungkinkan pencabutan HGU apabila perusahaan terbukti sengaja membakar lebih dari 50 persen lahan yang dikuasainya.
“Jika satu perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan itu dilakukan dengan cara sengaja maka kemudian izin konsensi berupa hak guna usahanya itu bisa dicabut berdasarkan peraturan Menteri itu dan kemudian tanahnya diambil kembali oleh negara untuk kemudian nanti bisa diberikan lagi konsensi baik kepada perusahaan ataupun diredistribusikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, perusahaan yang terbukti tidak menyediakan fasilitas untuk mitigasi, pencegahan, dan penanganan kebakaran juga dapat dikenai sanksi pencabutan HGU sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap lahan yang terbakar.
Di sisi lain, Rifqinizamy mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah korporasi. Namun, ia meminta proses penegakan hukum terus dikawal hingga tuntas dan menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kepada Polda Kalsel kami memberikan apresiasi serta terus mendorong agar proses penegakan hukum itu bisa terus dilanjutkan bukan hanya menetapkan tersangka tetapi juga sampai dengan mereka dipidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia berharap ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif dan pidana dapat memberikan efek jera bagi korporasi sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
“Saya berharap dengan proses penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi yang kuat kita berharap peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi saat-saat ini itu tidak akan terulang lagi esok dan di kemudian hari,” pungkasnya.(dil)
