INDOPOSCO.ID – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menguji kesenjangan antara janji politik, kapasitas negara, dan realitas yang dirasakan masyarakat. Sejumlah program unggulan pemerintah dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait efektivitas anggaran, akuntabilitas kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, mengatakan dukungan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kekuasaan, tetapi juga lewat janji kesejahteraan, bantuan material, dan berbagai pertunjukan politik yang menyita perhatian masyarakat.
Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika kemeriahan politik lebih menonjol dibandingkan akuntabilitas pemerintah. Kondisi tersebut berisiko mempersempit ruang masyarakat untuk mengkritisi kebijakan, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan menagih janji yang belum terpenuhi.
“Dalam situasi seperti itu, masyarakat berisiko kehilangan ruang yang memadai untuk mempertanyakan arah kebijakan, menguji kinerja pemerintah, dan menagih janji yang belum terpenuhi,” kata Nasarudin dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir September 2026, program tersebut disebut telah menjangkau 57 juta penerima dengan realisasi anggaran mencapai Rp153,2 triliun.
Meski memiliki jangkauan besar, Nasarudin menilai pelaksanaan MBG masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Jumlah penerima program tersebut sempat mencapai 63 juta orang pada Mei 2026, sedangkan target awal pemerintah ditetapkan sebanyak 82,9 juta penerima.
Dari sisi anggaran, pagu efektif MBG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka itu berbeda dari alokasi Rp335 triliun yang sebelumnya disebut pemerintah karena mencakup dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
Menurut Nasarudin, penyesuaian anggaran dan jumlah penerima dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pembenahan program. Namun, perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa ambisi kebijakan pemerintah harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan tantangan pelaksanaan di lapangan.
“MBG dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama tetap membutuhkan evaluasi mengenai efektivitas, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap prioritas belanja negara lainnya,” ujarnya.
Selain program unggulan pemerintah, tekanan ekonomi rumah tangga juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Nasarudin menilai persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan hanya melalui kebijakan perpajakan.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen berlaku untuk barang dan jasa mewah tertentu, sementara sebagian besar barang dan jasa lainnya tetap dikenai tarif efektif 11 persen.
Di luar perpajakan, kenaikan biaya hidup dan harga energi turut memengaruhi daya beli masyarakat. Harga Pertamax yang mencapai kisaran Rp16.000 per liter disebut menjadi salah satu faktor yang menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan seluruh masyarakat. Nasarudin menyinggung perhatian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap persoalan pengangguran dan daya beli yang belum menunjukkan perubahan berarti.
“Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tingkat agregat tidak selalu sejalan dengan pengalaman ekonomi setiap rumah tangga,” katanya.
Ia menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi perlu diuji melalui indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan riil, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
Dengan demikian, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya anggaran dan jangkauan program. Akuntabilitas kebijakan, kemampuan negara menjalankan program secara efektif, serta dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai pemenuhan janji politik pemerintah. (nas)
