INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta pemerintah dan regulator pasar modal segera memperkuat transparansi, tata kelola, serta penegakan hukum menyusul usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Amin menegaskan, pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi pasar modal. Meski demikian, investor diimbau tetap tenang karena usulan tersebut belum menjadi keputusan final.
“Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (17/10/2026).
Menurut Amin, MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan akhir paling lambat pada akhir Juni 2027, sedangkan periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI juga membuka peluang untuk meninjau kembali usulannya apabila konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar.
Dengan demikian, Indonesia masih memiliki waktu untuk menunjukkan hasil nyata dari reformasi pasar modal, bukan sekadar menyampaikan komitmen perbaikan.
Amin menjelaskan, pembekuan sementara terhadap kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), penambahan jumlah saham, dan penambahan saham baru ke indeks MSCI Indonesia masih berlanjut. Meski demikian, pembekuan tersebut tidak mengurangi bobot saham Indonesia yang sudah tercakup dalam indeks.
Ia menegaskan, penilaian MSCI berfokus pada struktur dan tata kelola pasar modal, terutama transparansi kepemilikan saham serta dugaan perdagangan terkoordinasi, bukan pada kondisi makroekonomi Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu, fundamental ekonomi Indonesia masih ditopang pertumbuhan ekonomi yang terjaga, konsumsi domestik yang kuat, serta basis investor ritel yang terus berkembang. Karena itu, investor domestik, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi, diharapkan tetap tenang dan mempertimbangkan prospek investasi dalam jangka menengah hingga panjang.
Meski demikian, Amin mengingatkan agar kritik MSCI tidak dipandang sebelah mata. Menurutnya, tantangan utama Indonesia bukan sekadar menyampaikan rencana reformasi, melainkan memastikan penerapannya berjalan konsisten dan didukung penegakan hukum yang nyata.
“Meski begitu, kritik MSCI tidak boleh dianggap enteng. Persoalannya bukan kurangnya pengumuman reformasi, melainkan belum terlihatnya penerapan yang konsisten dan penegakan hukum yang nyata,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.
Untuk memperbaiki kepercayaan investor, Amin menyampaikan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan oleh regulator dan pemerintah. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memperkuat penegakan hukum secara terukur dan transparan. Dugaan perdagangan terkoordinasi perlu ditangani secara serius, dengan hasil yang dapat diverifikasi oleh publik.
Kedua, keterbukaan struktur kepemilikan saham harus diterapkan secara disiplin. Hal ini mencakup pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, serta pelaporan High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.
“Ketiga, peta jalan free float minimum 15 persen perlu jadwal pasti dan sanksi yang jelas bagi emiten yang tidak patuh,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.
Keempat, komunikasi dengan investor global perlu diperkuat. Regulator diharapkan aktif mengikuti proses konsultasi MSCI dan menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala, disertai data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Amin menegaskan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan langkah perbaikan dilakukan secara terukur dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Pengawasan tersebut juga mencakup kesiapan pemerintah dan otoritas terkait dalam mengantisipasi potensi arus modal apabila usulan MSCI akhirnya ditetapkan.
“Kami akan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan OJK, BEI, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” bebernya.
Ia turut mengingatkan bahwa status Standalone Market saat ini juga disandang sejumlah negara, seperti Argentina, Nigeria, dan Ukraina. Menurut Amin, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 perlu menjaga posisinya sebagai pasar berkembang yang kredibel dan kompetitif.
Namun, ia menekankan bahwa reputasi pasar modal tidak dapat dipertahankan hanya melalui pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui pembenahan yang konsisten dan terukur.
“Kepercayaan investor adalah modal pembangunan. Pasar modal yang transparan dan bersih bukan hanya tuntutan MSCI, melainkan kebutuhan kita sendiri untuk menarik investasi, memperdalam pasar keuangan, dan melindungi investor ritel,” tegasnya.
Amin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat reformasi pasar modal agar Indonesia tetap berada dalam kelompok Emerging Market ketika MSCI mengumumkan keputusan akhirnya pada Juni 2027. Ia berharap pembenahan tersebut tidak hanya menjadi respons terhadap penilaian MSCI, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan untuk membangun pasar modal Indonesia yang transparan, kredibel, dan mampu melindungi kepentingan investor.(dil)
