INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong pemerintah daerah diberikan peran besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari petani, peternak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, pelibatan pelaku usaha lokal diperlukan agar anggaran program MBG tidak hanya menguntungkan pemasok besar dari luar daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, daerah yang memiliki banyak peternak ayam seharusnya memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam dari peternak setempat. Begitu pula daerah yang memiliki pembudidaya ikan lele, petani sayuran, dan petani beras dapat menjadikan hasil produksi mereka sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang Ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal,” kata Ubaid dalam Podcast Jurnalist and Content Creator (JCCNetwork), Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan komoditas pangan lainnya dalam periode tertentu. Jika produksi lokal belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru sesuai kebutuhan program.
Selain memperkuat rantai pasok pangan lokal, Ubaid menekankan pentingnya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurutnya, pelaksanaan program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi berpotensi menimbulkan persaingan antarpelaksana di wilayah yang sama.
Ia memperingatkan, ketidakselarasan pengelolaan pasokan dapat merugikan pelaku usaha lokal apabila kebutuhan bahan pangan justru dipenuhi dari luar daerah, sementara petani, peternak, dan UMKM setempat memiliki kapasitas untuk memasoknya.
“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja resource resource yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” jelas Ubaid.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, melainkan perlu memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
“Jadi menurut saya semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri industri yang baru,” imbuhnya. (dan)
