INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai persoalan pembayaran kewajiban berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan merupakan persoalan konstitusionalitas undang-undang, melainkan masalah implementasi norma dalam perkara konkret.
Pandangan tersebut disampaikan DPR RI dalam keterangannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kamis (8/10/2026).
Kuasa Hukum DPR RI, Rudianto Lallo, mengatakan kedua ketentuan tersebut telah memiliki landasan hukum yang jelas. UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan UU Keuangan Negara menempatkan kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara.
“Persoalan yang dialami para pemohon pada hakikatnya merupakan persoalan implementasi norma dalam perkara konkret, bukan persoalan konstitusionalitas norma,” ujar Rudianto saat membacakan keterangan DPR RI secara daring.
Menurut Rudianto, Pasal 7 ayat (2) huruf l UU Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, norma tersebut dinilai telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban pejabat dalam melaksanakan putusan pengadilan.
Sementara itu, Pasal 2 huruf b UU Keuangan Negara mengatur bahwa kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga termasuk dalam cakupan keuangan negara. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara atau daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DPR RI juga berpandangan bahwa tidak dicantumkannya tenggat waktu dan tata cara pembayaran secara terperinci dalam kedua pasal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kekosongan hukum.
Rudianto menjelaskan, kedua ketentuan itu merupakan norma umum, sedangkan pengaturan teknis mengenai mekanisme pembayaran menjadi bagian dari peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kekosongan hukum yang menyebabkan norma a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengelolaan kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah dikenal dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Salah satu regulasi yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan argumentasi tersebut, DPR RI menyimpulkan bahwa kedua pasal yang diuji tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maupun kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, DPR menilai persoalan pembayaran kewajiban berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diselesaikan melalui penerapan norma dan mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku, bukan dengan mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.(dil)
