INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong penguatan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penentuan prioritas pertahanan yang terukur, peningkatan keterpaduan operasi antarmatra, serta penyesuaian kemampuan menghadapi perkembangan ancaman. Menurutnya, pembangunan kekuatan TNI harus didasarkan pada kebutuhan nyata untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Junico, yang akrab disapa Nico Siahaan, dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026). Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
“Selamat HUT ke-81 untuk TNI. Pengabdian prajurit perlu ditopang keputusan pertahanan yang tepat. Setiap prioritas harus memperjelas kemampuan yang hendak diperkuat dan kebutuhan operasi yang akan dipenuhi,” kata Nico dalam keterangan persnya.
Menurut Nico, peringatan HUT TNI harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan operasional pertahanan nasional. Ia mendorong Kementerian Pertahanan bersama TNI menyusun prioritas pembangunan kekuatan berdasarkan kesenjangan kemampuan yang paling mendesak, karakter ancaman, serta kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia.
Ia menilai setiap wilayah memiliki tantangan pertahanan yang berbeda. Pengamanan perbatasan, wilayah laut, ruang udara, hingga objek strategis membutuhkan perencanaan dan dukungan kemampuan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Untuk itu kami mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyusun prioritas berdasarkan kesenjangan kemampuan yang paling mendesak, karakter ancaman, serta kebutuhan pengamanan wilayah Indonesia,” tuturnya.
Nico juga mengingatkan pentingnya menghubungkan rencana pembangunan kekuatan pertahanan dengan skenario penugasan yang nyata. Menurutnya, kondisi geografis, waktu pengerahan pasukan, serta kemampuan satuan untuk menjalankan tugas secara berkelanjutan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan pertahanan.
“Penentuan dukungan perlu memperhitungkan kondisi geografis, waktu pengerahan, serta kemampuan satuan menjalankan tugas secara berkelanjutan,” sebutnya.
Ia menambahkan, evaluasi pertahanan harus menghasilkan urutan pemenuhan kebutuhan yang jelas, termasuk tahapan pelaksanaan dan indikator kesiapan yang dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan.
“Kemampuan yang paling menentukan keberhasilan operasi harus memperoleh prioritas, disertai tahapan pelaksanaan dan ukuran kesiapan yang dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan pertahanan,” paparnya.
Selain penentuan prioritas, Nico menekankan pentingnya keterpaduan operasi antarmatra. Menurutnya, TNI perlu memastikan sistem komunikasi, pertukaran informasi, dan mekanisme pengambilan keputusan dapat mendukung koordinasi unsur darat, laut, dan udara ketika menghadapi ancaman.
Ia menilai latihan gabungan dapat menjadi sarana untuk menguji koordinasi antarsatuan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan operasi.
“Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengerahkan unsur pertahanan secara terpadu. Latihan gabungan perlu digunakan untuk menguji koordinasi dan menghasilkan perbaikan yang diterapkan dalam penugasan,” jelas Nico.
“Kita melihat bahwa latihan gabungan, latihan siber dan nirawak menjadi kebutuhan yang lebih cocok saat ini untuk penguatan alutsista di Nusantara,” sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.
Nico menilai perkembangan ancaman siber, gangguan komunikasi, serta penggunaan sistem nirawak perlu menjadi bagian dari evaluasi kesiapan pertahanan. Karena itu, TNI perlu menyesuaikan kebutuhan kemampuan, pembagian tanggung jawab, dan prosedur koordinasi agar perubahan karakter ancaman dapat direspons melalui doktrin serta pelaksanaan operasi yang sesuai.
“Maka penting untuk TNI menentukan pembagian tanggung jawab, kebutuhan kemampuan, serta prosedur koordinasi agar perubahan ancaman diikuti penyesuaian doktrin dan pelaksanaan operasi,” ungkapnya.
Dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan sejumlah satuan baru sebagai bagian dari pengembangan organisasi pertahanan. Di antaranya enam Komando Daerah Militer (Kodam), Brigif Teritorial Pembangunan (TP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), serta tiga batalyon bantuan tempur yang terdiri atas Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Sementara itu, di lingkungan TNI Angkatan Laut terdapat satu Brigade Infanteri Marinir dan empat batalyon Marinir. Adapun TNI Angkatan Udara mencakup satu Divisi II Korpasgat, satu Brigade Korpasgat, tiga batalyon Korpasgat, satu Skadron Pendidikan, dua Skadron Udara, dan dua Satuan Radar.
Menanggapi pengembangan organisasi tersebut, Nico mengingatkan bahwa pembentukan maupun pengembangan satuan harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan strategis dan kontribusinya terhadap kesiapan pertahanan nasional.
Menurutnya, penataan organisasi perlu memperjelas hubungan komando sekaligus meningkatkan kemampuan satuan dalam merespons berbagai situasi sesuai mandat yang diberikan. Pengembangan satuan juga harus diikuti kesiapan personel dan dukungan operasional yang memadai.
“Penataan organisasi harus memperjelas hubungan komando serta meningkatkan kemampuan merespons situasi sesuai mandat. Pembentukan satuan baru TNI juga harus bisa meningkatkan kesiapan operasional prajurit sebagai dasar prioritas pertahanan Negara,” pesannya.
Nico memastikan Komisi I DPR RI akan mengawal penguatan pertahanan melalui pembahasan dan pengawasan bersama Kementerian Pertahanan serta TNI sebagai mitra kerja. Ia menegaskan, pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan kebijakan dan alokasi dukungan pertahanan menghasilkan kemampuan yang benar-benar siap digunakan.
“Pengawasan Komisi I DPR diarahkan untuk memastikan keputusan pertahanan menghasilkan kemampuan yang siap digunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan DPR terhadap TNI harus diarahkan pada kebijakan yang memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan sekaligus merespons ancaman secara tepat. Dengan prioritas yang terukur dan koordinasi yang kuat, pembangunan pertahanan diharapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan strategis Indonesia.
“Dengan prioritas yang terukur dan koordinasi yang kuat, TNI dapat menjalankan tugasnya semakin efektif,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu.
Menutup pernyataannya, Nico berharap pengabdian seluruh prajurit TNI terus memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat. Ia juga berharap momentum HUT ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam membangun kesiapan operasional pertahanan yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan Indonesia.
“Komisi I berharap HUT ke-81 TNI memperkuat kerja bersama untuk membangun kesiapan operasional yang sesuai kebutuhan Indonesia. Terima kasih atas pengabdian prajurit TNI selama ini,” tutup Nico.(dil)
