INDOPOSCO.ID – DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Tambahan waktu tersebut diberikan agar Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri dapat menuntaskan pembahasan sejumlah materi sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU Desain Industri sebelumnya telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 28 September 2026.
Permohonan perpanjangan waktu itu disampaikan pimpinan Pansus RUU Desain Industri sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
“Karena itu kami meminta persetujuannya, apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna. “Setuju,” jawab anggota DPR RI secara serentak.
Dengan persetujuan tersebut, Pansus RUU Desain Industri memperoleh tambahan waktu untuk menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
RUU Desain Industri merupakan upaya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pembaruan regulasi dinilai diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, serta dinamika industri yang terus berkembang.
Dalam proses pembahasan, Pansus masih mendalami sejumlah isu penting. Beberapa di antaranya menyangkut sistem pendaftaran desain, kriteria kebaruan (novelty), masa tenggang (grace period) bagi periset dan pelaku usaha, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam perancangan desain, serta pemanfaatan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia.
Selain membahas aspek regulasi, Pansus juga telah menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha di sejumlah daerah. Masukan yang diterima antara lain berkaitan dengan kebutuhan perlindungan terhadap karya dan inovasi pelaku usaha, khususnya UMKM, dari praktik peniruan atau penjiplakan.
Pelaku usaha juga menyampaikan pentingnya kemudahan dalam proses pendaftaran desain industri sehingga perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi dapat diperoleh secara lebih efektif.
Dalam perkembangan terakhir, Pansus RUU Desain Industri masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah isu substansial bersama pemerintah. Perpanjangan waktu yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan seluruh materi pembahasan secara komprehensif sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai tahapan pembentukan undang-undang.
Dengan demikian, keputusan Rapat Paripurna pada Kamis (1/10/2026) menjadi dasar bagi Pansus untuk melanjutkan pembahasan RUU Desain Industri hingga mencapai tahap selanjutnya dalam proses legislasi.(dil)
