INDOPOSCO.ID – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi berkolaborasi merealisasikan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.
Kolaborasi dua putra Bengkulu tersebut dibahas dalam pertemuan di ruang kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program KBSB di daerah. Sultan mengatakan, keterlibatan Kopassus dalam program tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah 3T,” kata Sultan.
Menurut Sultan, DPD RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program KBSB. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat di daerah dapat segera dipenuhi.
“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” ujarnya.
Karena itu, Sultan menyambut upaya TNI AD melalui Kopassus yang melakukan terobosan pengabdian dengan orientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah melalui program KBSB.
Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan, program KBSB mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, hingga operasi katarak.
Menurut Djon, program tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun jajaran kewilayahan TNI AD, mulai dari Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), hingga Komando Daerah Militer (Kodam).
Djon menegaskan, keterlibatan TNI dalam pembangunan di daerah tertinggal dan wilayah terdampak bencana diperlukan karena masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat dan efektif.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” ujarnya. (nas)
