INDOPOSCO.ID – Di tengah tekanan ekonomi yang datang secara bersamaan, kalangan pengusaha menilai ruang gerak dunia usaha semakin menyempit. Fluktuasi nilai tukar rupiah, tingginya biaya logistik nasional, hingga ketidakpastian ekonomi global disebut menjadi kombinasi tantangan yang sulit dihadapi pelaku usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengungkapkan, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat dan masih bertahan di atas Rp18.000 sepanjang Juli 2026. Di saat yang sama, biaya logistik nasional masih mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara lain di kawasan.
“Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya,” ujar Shinta dalam konferensi pers Pra-Rakerkonas XXXV di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri. Dinamika ekonomi global juga ikut memperbesar tekanan terhadap aktivitas bisnis.
Shinta menjelaskan, setelah konflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak hingga sekitar US$120 per barel. Meski kemudian turun ke kisaran US$70-80 per barel, harga kembali meningkat mendekati US$100 pada akhir Juni.
Namun demikian, ia menilai persoalan terbesar bukan sekadar kenaikan harga minyak, melainkan ketidakpastian yang membuat pelaku usaha kesulitan menghitung biaya logistik, distribusi, maupun produksi dalam jangka menengah dan panjang.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia,” jelas Shinta.
“Yang membedakan setiap negara adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” sambungnya.
Dalam kondisi tersebut, Apindo menilai diperlukan langkah konkret untuk memperkuat daya saing nasional. Salah satunya melalui percepatan penyelesaian sekaligus implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Apindo memandang kesepakatan dagang tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan global.
Selain itu, hasil Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Apindo yang menghimpun aspirasi pelaku usaha dari 36 provinsi serta 368 kabupaten dan kota akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang bersifat konkret dan implementatif. Rekomendasi tersebut rencananya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional.
“Apindo memandang tantangan ekonomi tidak cukup dijawab dengan diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara end-to-end, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi,” tambahnya. (her)
