INDOPOSCO.ID – Program konservasi laut dengan melibatkan masyarakat yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lima kabupaten/kota di Bali mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI, Jumat (17/7/2026) lalu. Program ini dinilai tidak hanya berdampak untuk perbaikan ekosistem terumbu karang, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) telah merestorasi sekitar 72 hektare terumbu karang di lima kabupaten/kota di Bali, dengan melibatkan sekitar 11.250 tenaga kerja. Program ini juga mendorong tumbuhnya wisata bahari dan usaha berbasis sumber daya kelautan di sekitar lokasi.
“Restorasi terumbu karang, wisata bahari berbasis masyarakat, dan pengembangan produk kelautan bernilai tambah harus berjalan beriringan. Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dirjen Koswara mendampingi Komisi IV DPR RI meninjau pengelolaan ekosistem laut di Pantai Mengiat, Nusa Dua – Bali, Jumat (17/7/2026) lalu. Kunjungan tersebut juga dihadiri Badan Karantina Indonesia, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Konservasi, pemeliharaan ekosistem laut, dan dukungan anggaran harus menjadi prioritas agar potensi pesisir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, saat meninjau pengelolaan ekosistem laut di Pantai Mengiat, Nusa Dua,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menyampaikan bahwa pengelolaan laut di Bali sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta pengembangan produk unggulan seperti garam khas Bali menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu perwakilan Koperasi Yasa Segara berharap kolaborasi pemerintah dan DPR dapat memperkuat kapasitas koperasi, usaha nelayan, dan wisata bahari berbasis masyarakat melalui dukungan sarana, pelatihan, serta akses pembiayaan. Penguatan kelembagaan masyarakat menjadi kunci agar manfaat pembangunan sektor kelautan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir. (ney)
