INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena salah satu pihak yang diduga terlibat dalam dugaan penganiayaan disebut merupakan anggota TNI aktif. Cindy menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya, sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Jumat (26/6/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai penegakan hukum yang transparan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, ia meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Cindy mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal serta menyampaikan perkembangan kasus kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan proses hukum harus terus dikawal hingga tuntas.
“Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tersebut.
Cindy juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan maupun memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme aparat negara sekaligus meningkatkan pengawasan internal. Di sisi lain, negara juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui penegakan supremasi hukum yang adil.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya.
Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus tersebut masih didalami oleh pihak berwenang, dan penetapan tanggung jawab hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta proses peradilan yang berlaku. (dil)
