INDOPOSCO.ID – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung pendanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) Ambar Chrisdiana menyebut, kebijakan tersebut sebagai momentum penting dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kebijakan ini adalah jawaban nyata untuk mengatasi praktik underinvoicing dan underpricing yang selama ini menjadi rahasia umum dilakukan oleh oknum perusahaan eksportir,” ungkap Ambar dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
“Dengan diaturnya tata kelola ekspor oleh PT Danantara, sumber penerimaan APBN nonpajak otomatis akan meningkat tajam dan memperkuat ketahanan fiskal kita,” sambung Ambar.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dari sektor SDA akan berdampak langsung pada keberlangsungan berbagai program pembangunan nasional, salah satunya program MBG yang menjadi prioritas pemerintah.
Ia menilai pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk implementasi nyata amanat konstitusi. “Sangatlah wajar dan adil apabila kekayaan bumi, laut, dan udara Indonesia dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu manifestasi nyatanya adalah dengan menyukseskan program MBG ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar program pembagian makanan, melainkan bentuk konkret pelaksanaan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Karena itu, menurut dia, keberhasilan program tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Terkait kritik terhadap program MBG, Ambar menilai terdapat kemungkinan adanya benturan kepentingan dari pihak-pihak yang selama ini menguasai rantai distribusi bahan pokok.
“Orang-orang yang selama ini gencar menyerang program MBG ditengarai adalah mereka yang selama ini menguasai rantai pasokan komoditas sembako. Jangan heran jika narasi negatif terus diproduksi karena program MBG ini akan merombak sistem ekonomi menjadi lebih merakyat, serta memutus jalur kartel distribusi dan monopoli pemain besar,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program MBG agar berjalan sesuai tujuan, baik dalam peningkatan gizi masyarakat maupun dampak ekonominya bagi daerah.
“Pemerintah harus memastikan program MBG ini tepat sasaran untuk memperbaiki gizi generasi muda sebagai penerus bangsa,” katanya.
“Di sisi lain, ekosistem MBG wajib mendorong keterlibatan penuh pelaku UMKM di sentra-sentra produksi daerah, sehingga roda ekonomi lokal dapat berputar lebih cepat dan inklusif,” imbuhnya. (nas)
