INDOPOSCO.ID – Peredaran narkotika dan barang ilegal yang kian kompleks menuntut pengawasan yang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Keterbatasan kewenangan dan cakupan tiap instansi membuat sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar penindakan lebih efektif dan perlindungan masyarakat semakin optimal.
Upaya memperkuat kolaborasi tersebut dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) melalui courtesy call ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan pada Rabu (01/04).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Martha Octavia, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNNP Sulsel, Kombes Pol. Drs. Agung Prabowo, atas sinergi dan koordinasi yang telah berjalan, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kedua pihak juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan kolaborasi untuk menghadapi ancaman narkotika yang terus berkembang.
Sementara itu di Banda Aceh, langkah penguatan sinergi juga dilakukan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Rizki Baidillah, melalui rangkaian kunjungan koordinasi perdana pada Kamis (02/04). Kunjungan ini menyasar sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kodam Iskandar Muda, hingga Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, dibahas pentingnya koordinasi dalam mendukung kelancaran proses peradilan di bidang kepabeanan dan cukai agar berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan.
Sementara itu, kunjungan ke Kodam Iskandar Muda bersama Panglima Joko Hadi Susilo menjadi langkah awal membangun kolaborasi dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk peredaran barang ilegal.
Tak hanya itu, sinergi juga diperkuat dengan Pemerintah Aceh melalui pertemuan dengan Wakil Gubernur Fadhlullah. Pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi dalam pengelolaan fiskal daerah serta optimalisasi penerimaan negara.
Rizki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi sejak awal masa tugasnya. “Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antarinstansi, baik dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, maupun pengelolaan keuangan negara di daerah.
Dengan komunikasi yang baik, diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan sinergi ini, pengawasan terhadap narkotika dan barang ilegal diharapkan semakin efektif, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kolaborasi lintas instansi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, kepastian hukum, serta melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan lintas negara. (ipo)
