INDOPOSCO.ID – Pemerintah kian agresif membuka ruang gerak dunia usaha dengan membongkar berbagai “sumbatan” yang selama ini menghambat investasi dan ekspansi bisnis. Strategi debottlenecking kini ditempatkan sebagai kunci untuk mendorong mesin ekonomi nasional melaju lebih kencang.
Langkah ini ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam seminar bertajuk “Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter, dan Dunia Usaha Menuju Indonesia 6 Persen” pada Senin (6/4/2026).
Dalam pemaparannya, Purbaya menggarisbawahi bahwa hambatan terhadap investasi bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi juga persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Ia menyebut ada dua sumber utama masalah: kebijakan yang belum optimal dan kendala operasional dalam menjalankan bisnis.
Sebagai respons, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang dirancang sebagai kanal cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret yang dialami dunia usaha.
“Satgas ini bekerja lintas kementerian/lembaga dan berfokus pada penyelesaian kasus secara langsung melalui sidang aduan kanal debottlenecking,” ujar Purbaya.
Melalui mekanisme ini, pelaku usaha —baik dari dalam negeri maupun investor asing— dapat langsung menyampaikan keluhan mereka. Pemerintah, kata Purbaya, tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga langsung menindaklanjutinya.
“Jadi semua pelaku bisnis di Indonesia baik domestik maupun asing bisa lapor ke kita. Ini ada banyak pengaduan, sampai 6 April ada 112 pengaduan, 52 pengaduan sudah disidangkan,” jelasnya.
Lebih jauh, pendekatan debottlenecking tidak berhenti pada penyelesaian kasus per kasus. Pemerintah juga menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan secara menyeluruh, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian antara aturan dan implementasi di lapangan.
“Kalau di atas kertas sudah bagus, tapi di lapangan tidak ada yang jalan. Jadi saya kembali lagi lihat di lapangan, kalau ada masalah di peraturan, kita betulin peraturannya,” tutur Purbaya.
Purbaya menekankan pentingnya memastikan kelancaran aktivitas sektor swasta, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 90 persen.
“Jadi saya berkepentingan untuk memastikan sektor swasta bisa melakukan bisnis dengan baik tanpa kendala. Itu salah satu resep untuk memastikan kita bisa tumbuh ke arah 8 persen,” tambahnya.
Dengan semakin eratnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan perbaikan iklim investasi, pemerintah optimistis langkah debottlenecking akan menjadi akselerator baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. (her)
