oleh: H. Amink Amirullah, Entrepreneur Muda Betawi, Kaukus Muda Betawi, Santri Entrepreneur
“Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.” Makna peribahasa ini adalah kita harus menghormati adat istiadat tempat di mana kita berada.
Kami, entrepreneur muda Betawi, sudah terlalu lama jadi properti acara. Dipanggil saat festival, disuruh pakai baju adat, memasak kerak telor, menampilkan silat. Setelah tepuk tangan selesai, panggung dibongkar, dan kami pulang ke kontrakan dengan gerobak yang sama, modal yang sama, dan sewa kios yang makin tidak masuk akal. Kami ada, tapi tidak dihitung. Laku sebagai simbol, bukan sebagai ekosistem.
Karena itu, ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung menggagas Halal Bihalal Akbar di Lapangan Banteng dan menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi, pertanyaan kami sederhana: ini panggung baru atau meja baru?
Jawabannya tergantung apakah Jakarta berani membaca budaya bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai ekonomi.
Budaya adalah aset
Teori ekonomi budaya mengajarkan satu hal: nilai ekonomi tidak hanya lahir dari barang, tapi dari makna. Kopi Vietnam bisa lebih mahal dari kopi lokal karena ada cerita dan cara seduh. Batik tulis harganya jutaan karena ada filosofi di motifnya.
Betawi punya semua itu. Silat punya filosofi elmu padi (merunduk). Kuliner kami punya asal-usul: gabus pucung dari rawa, bir pletok dari rempah penghangat. Adab kami memuliakan tamu, menjaga tutur adalah nilai jual di kota yang serba transaksional.
Masalahnya, nilai itu tidak pernah dikelola. Kami menjual produk, tapi tidak menjual cerita. Akibatnya kami kalah oleh modal besar yang ceritanya kosong. Kami kuat di bonding (ikatan sesama Betawi), tapi lemah di bridging-akses ke pembeli baru, investor, dan jaringan kota.
Lapangan Banteng, jika dibuka rutin, adalah etalase gratis. Di sana orang tidak hanya membeli kerak telor, tapi membeli pengalaman: melihat proses, mendengar pantun, berinteraksi. Di situlah lahir nilai tambah yang membuat harga naik tanpa perang banting harga. Itulah bridging yang kami butuhkan.
Blueprint bisnis budaya
Empat amanat Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan-perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan-adalah blueprint bisnis jika dijalankan serius. Kami perlu dilatih branding dan storytelling, karena dalam ekonomi budaya, kemasan dan cerita adalah separuh harga. Produk kami harus masuk katalog pemerintah daerah, event Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hotel sehingga punya pasar tetap. Perlu juga inkubator yang memahami karakter Betawi, bukan konsultan yang menyuruh ganti nama agar “kekinian”.
Dunia sudah membuktikan ini berhasil. Jepang melindungi iemoto (pewaris seni tradisional) dan menjadikannya industri bernilai miliaran yen. Italia mengelola keju Parmigiano Reggiano dan fashion Milan sebagai merek global yang dijaga kualitas dan ceritanya.
Prancis menjadikan anggur Bordeaux dan roti baguette bukan sekadar makanan, tapi warisan yang dilindungi hukum dan dipasarkan ke seluruh dunia. Meksiko mengangkat taco dan tequila dari jajanan jalanan menjadi industri ekspor dengan standar dan cerita asal daerah.
Korea Selatan menjadikan kimchi dan K-pop sebagai kekuatan ekonomi budaya yang menembus pasar global. Di Indonesia sendiri contohnya nyata: Bali mengelola tari kecak dan subak bukan hanya untuk foto turis, tapi sebagai ekosistem ekonomi yang menghidupi seniman, petani, dan pengusaha lokal.
Yogyakarta menjadikan batik dan keraton sebagai magnet ekonomi kreatif, dari workshop membatik sampai hotel butik. Solo mengangkat batik Laweyan dan kuliner Pasar Gede menjadi destinasi, bukan sekadar jualan kaki lima. Kami memiliki bahan yang sama—silat, lenong, kuliner. Yang belum ada adalah manajernya.
Adab Betawi adalah trust
Kami sering dituding sulit maju karena terlalu beradab. Justru sebaliknya, adab kami adalah keunggulan kompetitif. Dalam ekonomi budaya, yang dijual bukan hanya barang, melainkan kepercayaan. Kami bisa bernegosiasi keras tanpa menyakiti, bersaing tanpa menjatuhkan. Itu brand equity. Hanya saja, selama ini tidak ada pasarnya.
Namun semua ini bisa kandas menjadi wacana jika dua hal tidak terjadi. Pertama, Lapangan Banteng tidak boleh berhenti sebagai acara tahunan. Harus ada pasar Betawi mingguan dan kurasi bulanan agar terjadi perputaran ekonomi. Kedua, Lembaga Adat harus melahirkan unit bisnis yang mengurus IP, lisensi, dan pemasaran, bukan hanya struktur pengurus.
Kami tidak meminta dimanja. Kami meminta budaya kami dihitung sebagai aset. Karena selama ini kami bertanding dengan kaki terikat: modal cekak, izin berbelit, sewa mencekik, jaringan nihil.
Lutfi Hakim, dalam wasiat yang disampaikan pendiri KH. Fadholi El-Muhir, pernah berkata: “Keadilan atas kaum Betawi bisa dikalahkan, tetapi tak bisa ditiadakan… suatu saat akan bangkit.”
Bangkit bukan teriakan di panggung. Bangkit adalah ketika ekonomi budaya Betawi berjalan: ketika anak Betawi bisa membuka outlet di Tanah Abang tanpa harus mengontrak di Bekasi, ketika brand kami masuk mal tanpa mengganti nama, ketika kami diundang rapat bukan untuk mengisi acara 15 menit, melainkan untuk presentasi dan pulang membawa kerja sama.
Halal Bihalal di Lapangan Banteng boleh jadi pembuka. Babak baru sesungguhnya dimulai pada hari ketika budaya Betawi berhenti menjadi hiasan, mulai dihitung sebagai aset, dan kami, entrepreneur muda Betawi, akhirnya duduk di meja sebagai pemain pembangunan ekonomi budaya.
Dalam istilah santri, masyarakat Betawi bukan “Mudhaf”, tetapi harus menjadi “Mudhaf Ilaih”: pemilik dari budaya Betawi sekaligus pelaku dari pemajuan dan pengembangannya.*
