INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyerukan penghentian konflik bersenjata antarnegara muslim di tengah momentum bulan suci Ramadan.
Dia menyayangkan peperangan yang melibatkan negara-negara berpenduduk muslim di kawasan Asia Barat. Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan yang identik dengan saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan umat.
Diketahui, konflik yang masih berkecamuk di Iran sejumlah negara Arab menjadi sasaran serangan rudal dan drone. Serangan tersebut tidak hanya menyasar aset militer, tetapi juga berdampak pada infrastruktur sipil seperti bandara, kawasan permukiman, dan fasilitas ekonomi.
Sejumlah negara yang terdampak antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Irak, dan Yordania. Meski demikian, negara-negara tersebut dinilai masih menahan diri guna mencegah konflik meluas dan memperburuk stabilitas kawasan.
Sultan menekankan bahwa baik pihak yang menyerang maupun yang diserang merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang seharusnya bersatu menjaga stabilitas dan solidaritas di antara negara-negara Muslim.
Ia pun mengimbau pemerintah dan militer Iran untuk segera menghentikan serangan, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, serangan terhadap sesama negara muslim merupakan kesalahan besar yang harus segera diakhiri.
“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kami sangat prihatin atas konflik tersebut,” ujar Sultan dalam keterangan, Rabu (18/3/2026).
Namun, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan ikut campur dalam konflik yang terjadi di kawasan Asia Barat,” sambungnya.
Sultan juga menyoroti dampak ekonomi dari konflik yang berkepanjangan, yang tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat, tetapi juga negara anggota OKI secara luas. Ia mendorong peningkatan solidaritas dan kerja sama antarnegara Muslim untuk mengatasi krisis tersebut.
“Kami mengusulkan agar OKI segera menggelar pertemuan darurat tingkat kepala negara guna mencari solusi damai dan menghentikan konflik,” ujarnya. (nas)
