INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mendorong penguatan sistem distribusi pangan nasional melalui interkonektivitas rantai dingin (cold chain) berbasis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan kualitas pangan di berbagai daerah.
Dorongan tersebut disampaikan menyikapi diskusi strategis yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang membahas penguatan sistem distribusi pangan nasional melalui jaringan rantai dingin berbasis BUMD.
Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, penguatan sistem cold chain menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas komoditas pangan yang mudah rusak seperti ikan, daging, sayur, dan buah. Dengan sistem distribusi yang terintegrasi, potensi kehilangan hasil dapat ditekan sekaligus memastikan pasokan pangan tetap stabil.
“Upaya BSKDN Kemendagri mendorong penguatan sistem distribusi pangan melalui interkonektivitas cold chain berbasis BUMD merupakan langkah strategis. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk, menekan kehilangan hasil, serta memastikan pasokan pangan tetap stabil di berbagai daerah,” ujar Aher dalam keterangannya yang diterima INDOPOSCO.ID, Selasa (17/3/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menilai optimalisasi peran BUMD dalam distribusi pangan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya regulasi penyertaan modal, tingginya biaya operasional, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan. Karena itu, ia mendorong penyusunan payung hukum yang kuat serta pengembangan model bisnis kolaboratif antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha.
Selain itu, Aher juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia meminta adanya tindakan tegas terhadap spekulan yang memanfaatkan momentum kenaikan permintaan untuk meraup keuntungan tidak wajar.
Dalam konteks stabilisasi pasokan, Aher juga mendorong optimalisasi peran Perum Bulog untuk menambah stok beras di wilayah yang mengalami kenaikan harga. Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan aktif melakukan operasi pasar, pemantauan distribusi, serta memastikan transparansi rantai pasok dari distributor hingga pengecer.
“TPID diharapkan aktif melakukan operasi pasar, pemantauan distribusi, serta memastikan transparansi rantai pasok dari distributor hingga pengecer. Dengan pengawasan harian, potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan terus memantau upaya pengendalian inflasi di daerah agar kebijakan yang diambil efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Stabilitas harga adalah bagian dari stabilitas sosial. Kita ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Lebaran dengan tenang tanpa tekanan lonjakan biaya kebutuhan pokok,” tutupnya. (dil)
