INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Syahrul Aidi Maazat, menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta mempertahankan posisi sebagai negara non-blok dalam menghadapi konflik global.
Menurut Syahrul, sejak awal Indonesia telah menegaskan diri tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai konflik internasional, termasuk dinamika yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” ujar Syahrul sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (7/3/2026).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mempertanyakan legitimasi serangan Amerika Serikat terhadap Iran yang dinilainya tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” ujarnya.
Syahrul menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.
“Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar,” katanya.
Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki prosedur tetap atau SOP dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.
“Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai konflik tersebut juga harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian nasional.
Syahrul mencontohkan Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, namun tetap dapat mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri.
“Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” ujarnya.
Menurutnya, ada tiga sektor strategis yang harus dikuasai negara untuk membangun kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan.
“Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” tegasnya. (dil)
