INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan terganggunya jadwal penerbangan internasional.
Abdul Wachid menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah guna memastikan keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Suci.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujarnya sebagaimana dihubungi wartawan, Minggu (1/3/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah yang diberangkatkan.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya jemaah yang tertahan akibat gangguan penerbangan, Abdul Wachid memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Memasuki bulan suci Ramadan, periode yang biasanya diiringi lonjakan keberangkatan umrah, ia turut mengimbau calon jemaah di Indonesia untuk menunda perjalanan hingga situasi dinyatakan aman secara resmi oleh pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
Sebagai penutup, ia memastikan bahwa legislatif akan tetap siaga mengawasi perkembangan situasi dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia. (dil)
