INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintahan Prabowo memberikan penjelasan terbuka terkait komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan, langkah tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak berdampak pada petani dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Johan, secara kuantitas volume 1.000 ton relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa komoditas pangan strategis seperti beras tetap memerlukan pengawasan ketat karena sangat sensitif terhadap gejolak pasar.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan sebagaimana dikutip Sabtu (28/2/2026).
Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi. Langkah ini untuk memastikan komitmen impor tersebut tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan.
Johan menekankan, pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan secara cermat dan berbasis data. Stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen perlu dijaga, termasuk dengan mengoptimalkan peran Bulog dalam menyerap gabah dan beras hasil produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia memastikan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global. (dil)
