INDOPOSCO.ID – Upaya pemulihan UMKM pascabencana mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa program pendampingan yang digulirkan pemerintah bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi “tangan pertama” yang membantu pelaku usaha bangkit. Mulai dari bimbingan manajemen, akses pembiayaan, hingga pemulihan jaringan distribusi, para pelaku UMKM terdampak perlahan kembali menggerakkan roda usaha mereka.
Hasilnya pun mulai terlihat nyata. Di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, aktivitas transaksi usaha menunjukkan tren meningkat sejak akhir 2025. Maman menekankan bahwa momentum ini harus dijaga dengan kolaborasi lintas sektor, agar UMKM tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
“Kementerian UMKM terus mendorong pergerakan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pengusaha UMKM dapat segera bangkit dan kembali produktif,” kata Maman saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Sebagai bagian dari penugasan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kementerian UMKM meluncurkan layanan Klinik UMKM Bangkit. Layanan ini dirancang untuk memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, dukungan produksi, hingga fasilitasi pemasaran bagi pengusaha UMKM terdampak bencana.
Maman menuturkan, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada untuk membuka kanal belanja khusus produk pengusaha UMKM dari tiga provinsi terdampak. Sejak diluncurkan pada pertengahan Januari 2026, nilai penjualan meningkat 27,5 persen.
“Hingga 11 Februari 2026, tercatat 3,5 juta transaksi terhadap 2.128 item produk dari 2.059 pengusaha UMKM. Produk yang paling banyak diminati meliputi pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan,” tutur Maman.
Transaksi di Sumatera Utara mencapai 1,35 juta dan Sumatera Barat 2 juta, menunjukkan kondisi usaha di kedua provinsi tersebut relatif pulih. Sementara itu, transaksi di Aceh tercatat 16,8 ribu, yang mengindikasikan bahwa sebagian pengusaha UMKM mulai berproduksi kembali meski masih menghadapi kendala operasional.
Maman pun menekankan pengusaha UMKM yang telah memiliki akses perbankan mendapatkan kemudahan pembiayaan, sementara mereka yang belum tersentuh layanan bank memperoleh perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam proses pemulihan. Pendekatan ini dilakukan agar pemulihan ekonomi berjalan inklusif dan menjangkau seluruh lapisan usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan hasil pemetaan bersama BSI, BRI, Mandiri, BNI, BPD Aceh, dan Pegadaian per 17 Februari 2026, tercatat 201.953 pengusaha UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp12,19 triliun. Rinciannya meliputi 125,2 ribu pengusaha UMKM di Aceh dengan outstanding Rp7,38 triliun, 53,2 ribu pengusaha UMKM di Sumatera Utara dengan outstanding Rp3,06 triliun, serta 28,4 ribu pengusaha UMKM di Sumatera Barat dengan outstanding Rp1,79 triliun.
Para debitur tersebut memperoleh berbagai kemudahan pembiayaan, antara lain keringanan suku bunga, masa tenggang (grace period), pengaturan kembali status kolektibilitas, restrukturisasi pinjaman, relaksasi agunan tambahan, kemudahan akses KUR baru, hingga usulan penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang napas bagi pengusaha UMKM untuk menata kembali usahanya tanpa terbebani tekanan kewajiban jangka pendek.
Selain skema restrukturisasi, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro bagi pengusaha UMKM yang belum memiliki akses perbankan. Bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta per penerima direncanakan diberikan kepada 200 ribu usaha mikro terdampak bencana. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara, Bappenas, serta pemerintah daerah.
“Pengusaha UMKM yang belum memiliki akses perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar roda ekonomi tetap bergerak dan pemulihan berlangsung merata,” jelasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha, Kementerian UMKM juga menyalurkan bantuan produksi guna mengaktivasi kembali restoran, kafe, warung, dan toko di wilayah terdampak.
“Aktivasi toko kelontong dan warung terus berjalan melalui kolaborasi dengan dinas setempat dan pihak swasta, termasuk optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di Aceh. Upaya ini mencerminkan semangat gotong royong dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menyampaikan bahwa sejumlah pasar rakyat serta kafe, warung, dan toko telah kembali beroperasi pascabencana. Di Aceh, 99 dari 116 pasar rakyat telah beroperasi, sementara seluruh pasar di Sumatera Utara sebanyak 47 unit dan di Sumatera Barat sebanyak 3 unit telah berfungsi normal.
Selain itu, hampir seluruh usaha di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali berjalan normal, sedangkan di Aceh sekitar 66 persen kafe, warung, dan toko terdampak sudah kembali berjualan.
“Pasar dan UMKM merupakan indikator penting pergerakan ekonomi daerah. Ketika keduanya kembali hidup, maka harapan pemulihan ekonomi masyarakat semakin nyata,” ujar Tito.
Langkah terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan platform digital menunjukkan pemulihan ekonomi pengusaha UMKM pascabencana bukan sekadar respons darurat, melainkan strategi terukur untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap kokoh.
Melalui kolaborasi dan keberpihakan yang konsisten, pengusaha UMKM di daerah terdampak diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. (her)
