INDOPOSCO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan dampak positif dalam mengurangi gangguan konsentrasi akibat rasa lapar dan peningkatan fokus belajar murid. Temuan ini disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter berdasarkan hasil survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yang salah satunya membiasakan makan sehat dan bergizi.
Berdasarkan evaluasi implementasi 7 KAIH pada tahap baseline (Mei – Juni 2025) hingga endline (November -Desember 2025) yang melibatkan 1.203.309 responden murid secara nasional, sekolah penerima MBG mencatatkan rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar lebih besar 2,37 poin persentase dibandingkan sekolah yang belum menerima.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan, bahwa MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang. “Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia,” ujar Mu’ti dalam keterangan, Rabu (18/2/2026).
“Kita sedang menyiapkan generasi 2045, yakni mereka yang hari ini masih berada di bangku PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih dalam kandungan, agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat secara fisik maupun mental,” sambungnya.
Diketahui, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG bahkan tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.
Capaian ini mengisyaratkan bahwa intervensi gizi melalui MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar murid, tetapi juga memperkuat kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, data ini menjadi bukti kuat bahwa bagi anak-anak di wilayah Indonesia Timur, kehadiran program MBG adalah kunci penting untuk menghapus kesenjangan.
Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, menambahkan, bahwa pemilihan responden dilakukan dengan pendekatan systematic sampling untuk memastikan hasil evaluasi yang mewakili kondisi sebenarnya.
“Sekolah pelaksana MBG kami pilih secara acak, dengan memastikan memiliki data awal dan akhir yang memadai. Setelah itu, kami padankan dengan sekolah yang belum melaksanakan MBG dengan jenjang, wilayah, dan jumlah murid yang relatif sama sehingga kondisi awal data hampir identik dan dapat dibandingkan,” jelas Rusprita.
“Pendekatan ini memperkuat validitas hasil sekaligus memastikan setiap rekomendasi kebijakan benar-benar berbasis data,” sambungnya. (nas)
