INDOPOSCO.ID – Dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat berbagai program prioritas pendidikan di 2026. Khususnya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Ia menyebut capaian 2025 lalu menjadi fondasi penting untuk akselerasi program pendidikan ke depan. Salah satu capaian utama adalah program revitalisasi satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang berhasil menjangkau 16.167 sekolah dari target awal 10.440 sekolah. Selain itu, program Interactive Flat Panel (IFP) juga telah terdistribusi 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan.
“Dengan sistem swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” ujat Mu’ti dalam keterangan, Selasa (10/2/2026).
Memasuki 2026, Mu’ti menjelaskan, pemerintah akan menambah sasaran revitalisasi menjadi 60.000 satuan pendidikan serta melanjutkan distribusi perangkat digital pembelajaran. “Untuk program digitalisasi, secara bertahap setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tiga IFP yang mulai kami usahakan distribusinya pada tahun 2026,” beber Mu’ti.
Di bidang peningkatan mutu guru, Kemendikdasmen pada 2025 telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804.157 guru, baik ASN maupun non-ASN, serta memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada 12.500 guru. Selain itu, pendekatan pembelajaran mendalam juga telah melatih lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik.
“Inisiatif pembelajaran mendalam kami lakukan agar proses belajar menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu,” kata Mu’ti.
Mu’ti menambahkan, dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta meningkatkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN di PAUD nonformal. “Kami berupaya agar kesejahteraan guru semakin baik karena guru adalah kunci utama mutu pendidikan,” tegasnya.
Dalam aspek evaluasi pembelajaran, Kemendikdasmen meluncurkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada November 2025. Menurut Abdul Mu’ti, TKA tidak dimaksudkan untuk pemeringkatan, melainkan sebagai bahan refleksi. “Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” ucap Mu’ti.
Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Hingga kini, sebanyak 170.870 satuan pendidikan di 38 Provinsi telah berpartisipasi dalam gerakan tersebut. “Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat di masa depan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta mendorong penguatan nasionalisme melalui upacara bendera dan ikrar pelajar setiap Senin. Tak hanya itu, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil meraih 66 penghargaan internasional di bidang prestasi peserta didik sepanjang 2025, terdiri atas 3 emas, 27 perak, 31 perunggu, dan 5 honorable mention.
Ia menegaskan, bahwa seluruh kebijakan pendidikan 2026 diarahkan pada penguatan partisipasi dan kolaborasi. “Kami berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada, memperkuat partisipasi, dan memastikan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata di seluruh Indonesia,” katanya.
Dukungan diberikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menurutnya, konsolidasi nasional menjadi ruang penting untuk membangun tata kelola pendidikan yang berbasis partisipasi bermakna, penggunaan data, serta kolaborasi lintas sektor.
“Dari konsolidasi nasional adalah satu kesempatan di mana kita bisa menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di dalam pembuatan kebijakan kita harus mempraktikkan proses partisipasi yang bermakna sekaligus juga menggunakan berbagai data dan informasi sebagai basis, bukan semata-mata pertimbangan politik,” ujar Hetifah.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kerja bersama yang membutuhkan keaktifan dari berbagai pihak dan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara partisipatif, termasuk mengawal dana mandatori pendidikan.
“Kami merasa bahwa kegiatan hari ini patut kami dukung sepenuhnya, karena pendidikan memang kerja bersama yang membutuhkan keaktifan dari berbagai pihak. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, apa pun yang dilakukan oleh DPR RI pun tidak bisa dijalankan ataupun diterapkan dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, melaporkan penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Tahun 2026 dengan tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Menurut Suharti, pendidikan bermutu hanya dapat terwujud apabila seluruh mitra pembangunan terlibat aktif dan bekerja sama memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
“Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan jika dan hanya jika kita melibatkan peran aktif semua mitra pembangunan untuk selalu bergotong royong dan bekerja sama memastikan semua anak Indonesia tanpa kecuali dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu,” ujar Suharti.
Suharti menjelaskan, konsolidasi nasional diikuti sekitar 900 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, Komisi X DPR RI, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, satuan kerja Kemendikdasmen, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, tujuh SEAMEO Center Indonesia, serta mitra pembangunan dari berbagai negara. “Untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, strategi, dan langkah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan pendidikan, kami mengundang seluruh komponen pendidikan,” ucap Suharti.
Suharti juga menjelaskan jika kegiatan dilaksanakan selama tiga hari. Pada hari pertama, peserta mengikuti pemaparan kebijakan strategis nasional terkait perencanaan, pembiayaan pendidikan, serta tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Hari kedua diisi dengan paparan kebijakan direktif Presiden yang dilanjutkan diskusi sembilan komisi, mulai dari wajib belajar 13 tahun hingga pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial.
“Kami membagi diskusi dalam sembilan komisi, termasuk pelaksanaan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial yang merupakan kebijakan baru yang diinisiasi oleh Bapak Menteri,” ungkap Suharti.
Kemudian pada hari terakhir, peserta menyimak berbagai praktik baik daerah, seperti sistem penerimaan murid baru (SPMB), 7 KAIH, serta pembelajaran jarak jauh di wilayah tertinggal. “Kami berharap hasil konsolidasi ini dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah serta mitra pembangunan,” ujarnya. (nas)
