INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti rendahnya penyerapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten. Dari alokasi 30 persen ruang yang disiapkan untuk UMKM, realisasinya hingga kini baru mencapai 9 persen atau sekitar 52 pelaku usaha.
Samuel menegaskan kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran yang lebih proaktif dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurutnya, capaian yang masih minim tidak bisa dibiarkan tanpa evaluasi dan langkah konkret.
“Kami harus mendesak Kementerian UMKM-nya. Kementerian UMKM-lah yang harus bergerak. Kalau baru 9 persen yang terpenuhi, itu kan pertanyaan untuk diri sendiri, kenapa bisa baru 9 persen,” ujar Samuel di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PIK 2, sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Minggu (8/2/2026)
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi PIK 2. Ia menyebut pembangunan masif di kawasan tersebut seharusnya menjadi peluang besar bagi UMKM jika direspons secara kolaboratif oleh pemerintah dan pelaku usaha.
Samuel mendorong keterlibatan aktif Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Ekonomi Kreatif untuk hadir langsung dan berperan dalam pengembangan UMKM di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, ia juga meminta pengelola PIK 2 agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada pelatihan dan pembinaan semata, tetapi berlanjut hingga penyerapan produk.
“UMKM jangan hanya difasilitasi soal pelatihan, pembinaan, atau manajemen. Produknya harus ditampung, dibeli, dipasarkan. Pengunjung di sini banyak, masyarakatnya ada, ini peluang nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, Samuel mengingatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar lingkungan dan segmen pasar PIK 2 yang relatif selektif.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan hanya harga murah, tapi produk yang memang berkualitas. PIK 2 sudah punya standar tertentu, maka UMKM juga harus naik kelas untuk mengisi standar itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samuel mengusulkan kebijakan yang lebih masif, termasuk optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari tenant dan toko-toko besar di kawasan PIK 2 untuk mendukung UMKM. Ia juga mengusulkan agar PIK 2 dikembangkan sebagai etalase budaya nasional.
“PIK 2 bisa menjadi jendela Nusantara. Dari sini orang bisa mengenal daerah-daerah lain di Indonesia,” pungkasnya. (dil)
