INDOPOSCO.ID – Kasus kematian seorang anak berusia 10 tahun berinisial YBS di Kabupaten Ngada, NTT karena ibunya tidak mampu membelikan pensil dan sebuah buku tulis, menjadi keprihatinan lanjutan bangsa ini, setelah tragedi bencana alam yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Dalam pemberitaan media, disebutkan ternyata keluarga YBS (10) tak pernah menerima bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial meresponnya dengan menjanjikan melakukan investigasi terhadap petugas PKH (Program Keluarga Harapan), alasan keluarga YBS tidak mendapat PKH.
“Kalau saja terdata di PKH maka keluarga dapat bansos, dan YBS menjadi peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan mendapatkan bantuan uang tunai untuk membeli buku tulis, pensil, seragam sekolah, sepatu, tas, dan keperluan sekolah lainnya,” ujar Timboel Siregar, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch melalui gawai, Sabtu (7/2/2026).
Selama ini, menurutnya, Pemerintah punya instrumen pendataan orang miskin melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dan itu mencakup data 40 persen penduduk termiskin.
“Lalu punya Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yaitu Data hasil pendataan BPS yang mencakup kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk (Desil 1-10),” katanya.
“Lalu punya P3KE (Pemetaan Potensi Pembangunan Kemiskinan Ekstrim) yaitu Data dari Bappenas,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan, ada Data Kependudukan (Dukcapil) yaitu data dasar berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemendagri. Untuk DTKS, Regsosek, dan P3KE dilebur menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) melalui Inpres 4/2025.
“Mirisnya, semua data yang dikelola dengan triliunan rupiah tersebut tidak mampu menjangkau keluarga YBS sehingga YBS harus bunuh diri,” terangnya.
Ia mengatakan, dana Triliunan yang sudah dikeluarkan untuk mendata orang miskin selama ini, masih menyisakan untuk keluarga lainnya yang belum terdata seperti keluarga YBS.
“Tidak ada satu pun permintaan maaf dari para pengelola data tersebut yang selama bertahun tahun mengelola data kemiskinan dengan biaya triliunan namun gagal menjangkau ibu, alm. YBS dan keluarganya,” tegasnya.
“Pak Mensos hanya menjanjikan investigasi petugas PKH, namun tidak meminta maaf, demikian juga dengan Menteri Bappenas, Kepala BPS, Mendagri dan Gubernur NTT yang tidak membuka suara meminta maaf,” sambungnya. (nas)
