INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah, menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional.
Menurutnya, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan sosial kehutanan.
Legislator Dapil Papua Selatan ini juga mengingatkan pengalaman buruk pengelolaan hutan di Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, agar tidak terulang di wilayah lain.
“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola Perhutani. Kami berharap separuhnya dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” ujarnya, kepada wartawan usai usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Surabaya, dikutip pada Minggu (1/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN pengelola kawasan hutan negara sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan hutan secara lestari, bukan sekadar mencari keuntungan, serta menegaskan bahwa praktik ilegal seperti illegal logging dan usaha tanpa izin harus diberantas karena merusak ekosistem dan habitat satwa.
Selain itu, Sulaeman menyoroti perlunya kolaborasi solid antara Perhutani, kementerian, serta dinas kehutanan dan lingkungan hidup di daerah. Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah dapat membuka celah penyimpangan kewenangan.
“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan benar, kita berharap hutan tetap lestari, satwa terpelihara, dan manfaat hutan bagi masyarakat dapat berkelanjutan,” pungkasnya. (dil)
